Kepala Perwakilan BPKP Sultra Dikdik Sadikin hadiri pemaparan hasil evaluasi timnya atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di hadapan seluruh kepala puskesmas Konawe Selatan dan bendaharanya, di sebuah puskesmas bernama Palangga, Andoolo, Konawe Selatan, pada Kamis 16 April 2015 lalu. 

Langsung bertemu dengan para kepala puskesmas dan bendaharanya se Konawe Selatan yang berkumpul di sebuah ruangan Puskesmas Palangga yang cukup sempit dan tanpa pendingin udara itu, diperoleh banyak informasi berharga.

Para ujung tombak kesehatan masyarakat itu menyampaikan beberapa hal, antara lain terkait kerepotan menghadapi masyarakat yang senyatanya miskin tapi tidak termasuk dalam daftar kapitasi BPJS,  klaim kepada BPJS yang tak jarang ditolak, penggunaan internet dalam pengelolaan kesehatan desa (banyak desa yang jangankan internet, gelombang sinyal operator mobilephone tidak ada), sampai kepada masalah perpajakan dan administrasi kesehatan yang memang di luar domain keahlian para mantri yang lebih banyak pegang jarum suntik ketimbang buku akuntansi itu.

Para ujung tombak kesehatan masyarakat itu, dihadapkan pada dua arus besar yang menghimpit mereka. Pertama, arus dari masyarakat miskin yang membutuhkan tindakan pertolongan kesehatan segera. Kedua, arus dari sisi aturan yang berisiko kegagalan pencairan klaim asuransi atas kinerja dan material yang sudah terlanjur dikeluarkan mereka untuk membantu kesehatan masyarakat miskin itu.

Kaper BPKP Sultra yang didampingi Korwas IPP Kartini Lely Hawiah, Dalnis Yokanan, dan Ketua Tim Oing Amirin, pun memberikan alternatif solusi permasalahan tersebut. Selain itu, Tim juga menyarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan agar membuat kebijakan tertulis yang disosialisasikan, sehingga dapat memberikan keseragaman dan kejelasan peraturan bagi para pelaksana di lapangan dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Dinas Kesehatan Konawe Selatan Dian Hayati, berterima kasih atas kehadiran Kaper BPKP Sultra dan Tim. 

(HUMAS BPKP SULTRA) / BO