Kaper mengatakan bahwa kunjungan Direksi ini adalah untuk menegaskan kembali upaya PT. Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN yang  wajib meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan memberikan kontribusi dalam menghadirkan kemandirian yang mensejahterakan. Untuk itu BPKP dibutuhkan karena memiliki keahlian di bidang pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat didayagunakan dalam rangka membantu meningkatkan kinerja usaha perusahaan dan citra perusahaan.

“BPKP sebagai aparat pengawasan intern  Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, bertekad  untuk  mendorong terwujudnya good corporate governance sebagai katalisator untuk terwujudnya good governance dan clean government, sebagaimana diamanahkan Presiden dalam Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” lanjut Deni Suardini.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero),  Mulyono, mengatakan bahwa dengan disetujuinya dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT. Pelindo sebesar Rp. 2 Triliyun maka pihaknya akan segera melaksanakan pembangunan pelabuhan dan pembaharuan alat-alat dipelabuhan. Disampaikan lebih lanjut, bahwa dana Rp 2 Triliyun tersebut akan di kolaborasikan dengan dana internal sebesar Rp 1,1 Triliyun sehingga mencapai total Rp 3,1 triliun akan digunakan revitalisasi sembilan pelabuhan di Pelindo IV. Pelabuhan tersebut meliputi cabang Bitung, Kendari, Tarakan, Ambon, Ternate, Jaya Pura, Sorong, Merauke, dan Manokwari.

“Oleh karena itu untuk menunjang proses pembangunan berjalan sesuai dengan bisnis plan, maka perlu dikawal oleh BPKP sebagai pihak yang berkompeten dalam pengawasan”, kata beliau. (humas-sulsel/ipl) / BO