Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis TI
Demikianlah tema Forum Bakohumas Pemerintah di BPKP yang bertempat di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Jakarta (12/11). Tampil sebagai narasumber: Walikota Bandung Ridwan Kamil, Pakar Teknologi Informasi Prof. Eko Indrajit, dan Kapusinfowas BPKP Amdy Very Dharma. Acara yang dipandu oleh presenter TVOne Lydia Nanda itu dibuka oleh Deputi Akuntan Negara BPKP Gatot Darmasto dan Kepala Biro Hukum dan Humas Triyono Haryanto.
Gatot Darmasto pada arahannya mengatakan bahwa Teknologi Informasi bermanfaat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, membuat pemerintah dapat lebih efisien menjalankan tugasnya mempercepat proses reformasi birokrasi. Selain itu, Teknologi Informasi juga dapat meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Dikatakan pula oleh Gatot bahwa BPKP telah mengembangkan website, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam membantu Pemda, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM dan SIA BLUD untuk membantu PDAM dan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk kebutuhan internal, BPKP telah mengembangkan intranet, LAN, dan Document Management System (DMS), dan Aplikasi Standar Kinerja Individu (SKI).
Ridwan Kamil memaparkan bahwa pemerintah harus terbuka untuk membangun “trust” publiknya. Trust ini bisa diperoleh dengan adanya kedekatan secara fisik maupun digital antara pemerintah dengan publiknya. Pola komunikasi saat ini dengan memanfaatkan social media (Facebook, Twitter, Instagram, dll). Penggunaan social media dan e-government (seperti e-kelurahan, e-puskesmas) di dalam lingkungan pemerintah dapat membantu membangun trust tersebut.
Amdy Very Dharma banyak menjelaskan tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA 4.0) yang tengah dikembangkan oleh BPKP untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada dan tersebar di seluruh unit kerja di BPKP. Amdy mengakui, masih banyak hal terkait aplikasi ini yang harus dikembangkan di BPKP.
Terakhir, Eko Indrajit menguraikan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dapat digolongkan menjadi penggunaan secara governance dan secara management. Penggunaan secara governance memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara baik, sedangkan penggunaan secara management untuk melaksanakan layanan publik tersebut. Kedua hal tersebut harus didukung oleh pengambilan keputusan secara tepat. "Organisasi pemerintah ditantang oleh publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan berkualitas. Oleh karena itu, harus didukung oleh internal yang juga berkinerja cepat dan tepat pula," pungkas Eko.
(HJK/ITA/IPUL) n (x..)
