Unibraw Selenggarakan Kuliah Umum Program STAR Project

“Program beasiswa pendidikan STAR Project ini sangat baik dan dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, baik di pusat maupun daerah,” ujar Drs. Ali Djamhuri, M.Com.,Ak.,Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diminta untuk menjadi narasumber dalam Kuliah Umum pada Program Magister Akuntansi STAR Project di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. Bertindak sebagai narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu, didampingi oleh Akhmad Basori, PFA Bidang APD, membawakan materi Sistem Aplikasi SIMDA.

Kuliah Umum yang bertempat di Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang itu diikuti sekitar 40 orang mahasiswa Program Magister Akuntansi STAR Project, yang berasal dari beberapa instansi pusat dan daerah, diantaranya: BPKP, Kemenkeu, Kemenlu, KemenPU, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemkot Probolinggo, Pemkot Kediri, Pemkot Batu dan pemda lainnya.

Usai membuka secara resmi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Ali Djamhuri menyampaikan apresiasinya kepada BPKP yang telah mempercayakan Unibraw untuk melaksanakan Program STAR Project, sebuah program beasiswa pendidikan formal S1/D-IV dan S2 kerjasama ADB  dan BPKP. "Program ini dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Mahasiswa yang dikirim dari beberapa instansi baik pusat maupun daerah, nantinya diharapkan dapat menjadi agen perubahan pada masing-masing instansinya," ujar Ali.  setelah menyelesaikan pendidikan. Adapun materi Aplikasi Simda adalah satu satu dari empat materi serie kuliah umum yang sangat terkait dengan Sistem Akuntansi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2015 sebagaimana diwajibkan PP-71 Tahun 2010.

Dalam kuliah umum tersebut, Kepala BPKP Jatim, Hotman Napitupulu menyampaikan materi mengenai Gambaran Umum SIMDA. "Fungsi dan peran BPKP sebagai auditor internal tak hanya audit, tetapi juga melakukan pembinaan dan asistensi kepada lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntanbilitas Keuangan Negara. Baik-buruknya opini yang diperoleh lembaga pemerintah juga menjadi cermin keberhasilan BPKP dalam melakukan pembinaan keuangan daerah," urai Hotman. Menurutnya, salah satu perwujudan dari tanggung jawab BPKP adalah mengembangkan Aplikasi SIMDA sebagai tools pendukung pengelolaan keuangan daerah.

Terakhir, Akhmad Basori membawakan materi seputar SIMDA Versi 2.7 dan peranannya dalam rangka menyongsong implementasi akuntansi basis akrual tahun 2015.

Humas BPKP Jatim n (x..)