Penyelenggaraan diseminasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara ARSADA Wilayah Jawa Timur dengan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tentang Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Daerah, yang sesaat sebelumnya dilakukan oleh Ketua ARSADA Wilayah Jawa Timur, dr. Dodo Anondo, MPH, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA. Tampak hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Drs. Gatot Darmasto, Ak.,MBA,CFrA,CA.,CRMA. menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Selain itu juga hadir pada acara tersebut, Asisten III Sekdaprov Jawa Timur, Dr. Azhar; dan Direktur Pengawasan BUMD BPKP, I Nyoman Sardiana.

Ketua ARSADA Wilayah Jawa Timur, Dodo Andono, yang juga Direktur RSUD Dr. Soetomo, secara tegas menyatakan bahwa diseminasi tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan karena akan memudahkan para Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Dodo Andono juga menyatakan harapannya bahwa melalui kerja sama dengan BPKP Jawa Timur, para pengelola RSUD se Jawa Timur dapat berkonsultasi, kepada BPKP Jawa Timur, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, lancar, aman dan tanpa masalah.

Sementara itu, Sekdaprov Jawa Timur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten III Sekdaprov Jawa Timur, Dr. Azhar, menyatakan harapannya agar Aplikasi SIA BLUD dapat diimplementasikan di semua RSUD di Jawa Timur, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu, mengungkapkan bahwa kerja sama antara BPKP Jawa Timur bersama ARSADA Jawa Timur sudah dimulai sejak tahun 2006, dengan pengenalan konsep PPK-BLUD di RSUD  Dr. Sayidiman Magetan dan RSUD Kepanjen Malang. Selain itu, BPKP Jawa Timur bersama ARSADA Jawa Timur ikut serta dalam pembahasan legal drafting Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan BLUD, yang saat ini dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU  di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah. Dapat dikatakan, BPKP Jawa Timur dan ARSADA Jawa Timur mempunyai kontribusi terhadap lahirnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tersebut.

Hotman juga menjelaskan penerapan PPK-BLUD masih menyisakan beberapa persoalan, diantaranya belum seragamnya penerapan sistem akuntansi keuangan BLUD, penetapan tarif layanan yang kurang tepat dapat membebani masyarakat, dan opini audit BPK pada beberapa Pemda tidak mencapai opini WTP disebabkan adanya  beberapa catatan penerapan keuangan BLUD yang kurang transparan. Tantangan tersebut harus dapat direspon dengan baik melalui kerjasama antara BPKP dengan ARSADA, sehingga keberadaan BPKP dan ARSADA benar-benar dapat dirasakan bagi RSUD yang menerapkan PPK-BLUD.

Selanjutnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto berharap agar setelah penandatanganan kerjasama yang baru dilakukan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan RSUD, sehingga menambah jumlah pemda di Jawa Timur yang mendapat opini WTP dari BPK, karena pengelolaan keuangan RSUD yang menerapkan PPK-BLUD dapat mempengaruhi pemda mencapai opini WTP. Namun Gatot Darmasto mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan tercapainya good governance and clean government, serta peningkatan layanan serta kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan good governance and clean government, BPKP mempunyai fungsi assurance dan consulting untuk membantu pemda dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008.

Gatot Darmasto menambahkan bahwa acara Diseminasi SIA BLUD ini sekaligus sebagai launching produk baru Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, selain produk-produk BPKP yang lain yang sudah ada seperti SIMDA, FCP, GCG, dan Bimtek SAP Berbasis Akrual.

Selain itu, Gatot Darmasto menyatakan dengan menggunakan SIA BLUD ini, RSUD dapat menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Diseminasi SIA BLUD Berbasis Komputer itu dipaparkan oleh Direktur Pengawasan BUMD BPKP, I Nyoman Sardiana dan Tim dari Satgas Pengembangan SIA BLUD BPKP Pusat.

Humas BPKP Jatim n (x..)