Mewakili Walikota Banjarmasin, hadir Asisten I Sekda Kota Banjarmasin, Hamli Kursani. "Meskipun saat ini Pemkot Banjarmasin telah meraih opini WTP, upaya peningkatan penyelenggaraan SPIP tidak berhenti. Untuk itu, workshop ini sangat penting untuk diikuti pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan," ujar Hamli di hadapan Sekretaris SKPD, Pejabat Fungsional dan Struktural Inspektorat Kota Banjarmasin.

Saat menyampaikan paparannya, Kepala BPKP Kalsel Edy Karim menekankan bahwa agar keuangan negara dapat dikelola dengan baik, harus memperkuat sistem pengendalian intern. Menurut Edy, penyelenggaraan sistem pengendalian intern dimaksudkan juga untuk mencegah penyimpangan yang merugikan keuangan negara atau korupsi. "Korupsi bisa terjadi karena kebutuhan mendesak, keserakahan dan sistem yang lemah," ujar mantan direktur pada Deputi Polsoskam BPKP itu.

Sebagaimanan diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan induk dari sub-sub sistem yang ada. Semakin kuat unsur dari sistem pengendalian intern tersebut terintegrasi maka semakin sehat proses manajemen tersebut bergerak dalam pencapaian tujuan organisasi. Keyakinan akan diperoleh keberhasilan dalam mencapai tujuan muncul bilamana kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Acara dilanjutkan dengan Workshop penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dari tugas pokok dan fungsi SKPD. Masing-masing peserta workshop mengajukan dua risiko, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan organisasi masing-masing. Disepakati, dua SKPD memaparkan hasil identifikasi risiko, yaitu Dinas Bina Marga dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM).

(Eko S / Humas Kalsel) n (x..)