Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

3 Daerah Terima SK Persetujuan Inpassing ke JFA
06 Nopember 2003 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 4646 kali / Kat: Audit
3 (tiga) daerah, yaitu Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini, Kamis, 6 November 2003, menerima Surat Kepala BPKP tentang Persetujuan Inpassing Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi auditor di Badan Pengawas Daerah masing-masing. Penyerahan ini merupakan yang keduakalinya dilakukan, setelah sebelumnya dilakukan penyerahan persetujuan serupa bagi Kabupaten Kulonpro, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke-4 daerah ini menjadi pilot project bagi seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia.
Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang memperoleh persetujuan inpassing meliputi 71 orang dari Provinsi Sulsel, 17 orang dari Kabupaten Klungkung, dan 14 orang dari Kabupaten Jembrana.
JFA diyakini menjadi pilihan terbaik menyusul adanya pengurangan jabatan-jabatan struktural di jajaran pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengangkatan menjadi JFA dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui pengangkatan awal dan penyetaraan (inpassing). Dengan menjadi fungsional, kenaikan pangkat sebagai pengawai negeri tidak lagi melalui mekanisme yang lazim, yaitu setiap 4 tahun sekali, namun dapat lebih cepat, tergantung pada pencapaian angka kredit oleh pejabat fungsional auditor (PFA).
Dengan menjadi JFA, auditor dituntut meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya. Jika tidak, maka JFA yang bersangkutan akan tertinggal dalam pengembangan karir birokrasinya. JFA dapat dijadikan motivator bagi pencapaian tujuan efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan pelayanan publik.
Kepala BPKP, Arie Soelendro, dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam era otonomi daerah sekarang ini banyak orang berbicara mengenai masalah pengawasan dan pemberantasan KKN, tetapi hanya sebatas konseptual. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban untuk menjawab tuntutan itu semua, dengan karya nyata. Oleh sebab itu, maka APIP baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus bekerjasama.
Adanya perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional berimplikasi bahwa Badang Pengawas Daerah harus antisipatif menyikapi perubahan struktur organisasi, tunjangan fungsional, sistem karir, dan kompetensi dari SDM pengawas itu sendiri. Namun, manfaat langsung dapat dirasakan oleh PFA. Menurut pengakuan Kepala Bawas Provinsi Sulsel, H.A. Muallim, SH., MSi., 5 orang PFA di Badan Pengawas Provinsi Sulsel yang telah 15 tahun tak bisa naik pangkat, dapat langsung menikmati kenaikan pangkat secepat SK inpassing diterima.
Saat ini, nampaknya ada kecenderungan pejabat Bawasda memilih menjadi JFA melalui cara inpassing. Inpassing sendiri merupakan mekanisme pengangkatan ke dalam JFA bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan melalui penyesuaian ke dalam JFA.
BPKP sebagai instansi pembina JFA di lingkungan APIP telah berupaya untuk mendukung dan memfasilitasi keinginan Bawasda tersebut. Langkah nyata telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan (Pusbin) JFA dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain: Melakukan sosialisasi dan asistensi ketentuan JFA pada Bawasda; Menyusun ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan inpassing JFA di Bawasda; Menyelenggarakan Diklat Training of Trainer (TOT); Fasilitator Pembinaan JFA dan Diklat Asistensi Inpassing JFA Untuk Perwakilan BPKP.
Berkaitan dengan tindak lanjut dari pelaksanaan inpassing ini Khusus untuk Bawasda Pemrov Sulawesi Selatan telah melakukan penandatanganan Nota kesepahaman dengan Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan tentang Kerjasama Penguatan dan Pemberdayaan Pengawasan Pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Melalui Kerjasama tersebut akan segera diisi dengan berbagai kegiatan yang berujung pada peningkatan kemampuan dan keahlian auditor pada Bawasda Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut antara lain Diklat Investigasi, Asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan masih banyak lagi. (US, TGR)




Share      

Berita Terkait:

17 April 2014 08:45:43 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Seminar Nasional Internal Audit 2014
29 Maret 2014 09:50:36 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel Pantau Program Pamsimas
04 Nopember 2013 14:24:44 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Raskin Sangat Membantu Ekonomi Keluarga Miskin
25 September 2013 13:09:52 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Dana BOK Sebagai Stimulus bagi Kegiatan Puskesmas Lampisu
13 Juni 2013 10:44:00 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
LKPD Provinsi Sumbar Tahun 2012 Memperoleh WTP