Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Ketut Suadnyana Merada mengemukakan,BPKP secara konsisten telah berupaya melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah Provinsi Papua. Pengawasan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah yang tercermin dalam empat perspektif akuntabilitas, yaitu Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset, Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih, dan Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral.

Menurut Ketut, dari hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya di wilayah kerja Provinsi Papua selama semester I tahun 2014, telah terjadi peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua. Peningkatan itu tampak dari perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013. “Jika pada tahun sebelumnya tidak ada satu pun Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka pada tahun 2014 ini terdapat dua Pemda yang memperoleh opini WTP, yaitu Pemerintah Kabupaten Asmat dan Pemerintah Kota Jayapura”, kata Ketut Suadnyana Merada.

Meski demikian, Ketut menambahkan, masih banyak yang perlu mendapat perhatian dari Gubernur dalam hal tata kelola keuangan pemerintah daerah maupun proyek atau program-program pembangunan di wilayah Provinsi Papua. “Kami masih menemukan beberapa kelemahan dan penyimpangan pengelolaan keuangan yang terjadi pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Bahkan beberapa diantaranya telah dibawa ke ranah hukum oleh Instansi Penyidik, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkap Ketut.

Ketut kembali menegaskan komitmen pihaknya dihadapan Sekda Provinsi Papua, bahwa BPKP akan selalu membantu mengawal program-program pembangunan dan turut berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tanah Papua. Kontribusi yang telah dilakukan BPKP terhadap Pemda, lanjut Ketut, tidak hanya tertuju pada peningkatan kapabiltas SDM dan penguatan kelembagaan, namun juga terhadap kesisteman. Salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan, BPKP telah menyediakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda secara gratis dengan jaminan maintenance dan telah teruji secara memadai. SIMDA tersebut terdiri atas SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah dan SIMDA Gaji yang kesemuanya telah terintegrasi. Bahkan sekarang BPKP telah selesai membangun SIMDA berbasis Akrual, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang akan diberlakukan pada tahun 2015.

“Saat ini sudah ada 8 Pemda di wilayah Provinsi Papua yang menggunakan SIMDA kami, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Supiori, Intan Jaya, Mimika, Waropen, Yapen, Nabire, Keerom. Karena sifatnya gratis mestinya kedepan makin banyak Pemda yang bersedia menggunakannya sehingga pengelolaan keuangannya dapat lebih baik  lagi”, ujar Ketut.

Sekda Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen memberikan apresiasi atas kontribusi yang telah dilakukan BPKP. Hery Dosinaen mengakui, BPKP nyata-nyata telah membawa perubahan berarti mengawal Pemda dalam mengelola keuangan daerah dan melakukan transfer of knowledge pada peningkatan kapabilitas SDM dan kelembagaan. “Kami sangat berharap BPKP dapat terus memberikan dukungan dan kontribusinya mengawal tujuan kami membangun dan mensejahterakan masyarakat serta menciptakan good governance di tanah Papua,” harap Sekda, Hery Dosinaen.

Mengulang permintaan Gubernur sebelumnya, Hery Dosinaen juga meminta bantuan BPKP untuk melakukan pengawalan kepada Pemerintah Provinsi Papua yang tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah  penyelenggaraan PON ke-XX pada tahun 2020, terutama pada proses PBJ pembangunan venue-venue di beberapa daerah di Provinsi Papua yang dijadikan tempat atau lokasi pelaksanaan lomba.

(Hart/Papua) (x..)