Sebagaimana diketahui, laporan hasil pengawasan tersebut  dibagi kedalam empat persepektif Akuntabilitas: Pertama, akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil pengawasan menunjukkan adanya peningkatan kualitas yang cukup berarti, dimana hingga Semester I Tahun 2014, terdapat 19 Pemda dari 25 Pemda yang sudah mendapat opini dari BPK atas LKPD tahun 2013, yaitu 8 beropini WTP dan WTP-DPP (42%), 9 WDP (47%), dan 2 TMP (11%). Atas Pemda yang mendapat opini WTP dan WTP-DPP, seluruhnya diasistensi oleh BPKP Sulsel.

Dalam rangka mendukung perolehan opini WTP bagi K/L, telah dilakukan audit dukungan atas laporan keuangan kegiatan yang didanai PHLN sebanyak 64 Laporan pada 9 jenis kegiatan pengawasan. Sedangkan dari 6 PDAM yang sudah diaudit oleh Auditor Independen Tahun 2013, 4 beropini WTP dan 2 WDP. Dari sisi akuntabilitas kinerja, telah dilakukan audit kinerja pada 23 PDAM dengan hasil 2 PDAM berkinerja Baik (9%), masing-masing10 berkinerja Cukup (43%) dan Kurang (43%) serta 1 berkinerja Tidak Baik (5%).  

Kedua, Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset. Salah satu kegiatan utamanya, dengan kegiatan audit tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Kemendiknas tahun 2010-2013 dengan jumlah tunggakan setelah audit sebesar Rp137.962.545.719,00; Kementerian Agama tahun 2008-2013 sebesar Rp48.027.772.301,00; serta audit klaim dana Jamkesmas sebesar Rp138.756.554.282,47. Selain itu saldo Jamkesmas pada rekening penampungan tidak memperoleh jasa giro atau jasa giro yang diperoleh tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp857.751.666,00.

Ketiga, Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan pengawasan yang bersifat preventif-edukatif dengan mengupayakan pembinaan penyelenggaraan SPIP, penerapan fraud control plan, sosialisasi program anti korupsi, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada K/L dan Pemda, assessment penerapan GCG pada BUMN, penilaian BUMN bersih, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas SDM pengawasan, serta pendampingan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Sedangkan yang bersifat represif dilakukan melalui kegiatan audit investigatif yang berindikasi TPK pada 2 kasus dengan nilai kerugian Rp824.260.890,42; audit penghitungan kerugian keuangan negara 6 (enam) dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp2.709.839.363,42; serta pemberian keterangan ahli sebanyak 35 kali yang terdiri dari 23 kali pada Kejaksaan dan 12 kali pada Kepolisian.

Terakhir, Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral, difokuskan untuk menilai 3E (efisien, ekonomis, dan efektif) atas pelaksanaan program atau kegiatan. Tools yang digunakan bisa dengan audit kinerja, evaluasi maupun verifikasi kegiatan terhadap kinerja program strategis yang bersifat lintas sektoral. Realisasi selama Semester 1 Tahun 2014, antara lain monitoring rencana aksi prioritas pembangunan nasional pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial, serta monitoring terhadap implementasi BPJS Kesehatan dan 6 Kabupaten/Kota.

Current Issues, untuk mendukung program ketahanan pangan swasembada beras, telah melakukan evaluasi program ketahanan pangan dan verifikasi program GP3K intensifikasi pada BUMN Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Sri, dan PT Pertani. Disamping itu telah dikirimkan 86 atensi kepada stakeholders sebagai upaya memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis. Adapaun hasil pengawasan selama semester I 2014 yang menjadi temuan pemeriksaan sebanyak 73 kejadian senilai Rp2.489.512.529,00.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Deni Suardini SE, menyatakan  siap memfasilitasi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, melalui kegiatan assurance maupun konsultansi pada masing-masing stakeholders tersebut guna menciptakan Wilayah Tertib Administrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi, termasuk fasilitasi Reformasi Birokrasi dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan action plan tindaklanjut yang menjadi catatan dalam hasil audit BPK RI.

(humas-sulsel/akib) (x..)