Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Aturan Pengadaan Barang Pemerintah Direvisi, BPKP akan Terlibat Penuh
11 Januari 2006 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 2098 kali / Kat: Audit
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan, revisi peraturan itu bukan sekadar untuk mempercepat program pembangunan. Tapi pemerintah juga ingin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan kepada rekanan dan swasta.
"Itu bukan wacana lagi," kata Paskah di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, Senin lalu. Apalagi, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta revisi segera dilakukan dan Bappenas ditugasi untuk menggodoknya. Bahkan prosesnya sudah sampai ke Istana lagi untuk diputuskan oleh Presiden.
Paskah menekankan, revisi aturan ini harus diselesaikan secepatnya guna mendukung berbagai proyek pemerintah yang segera dijalankan awal tahun ini. "Harus selesai Januari ini. Kalau tidak, nanti menghambat proses pelaksanaan proyek departemen."
Sejumlah poin ketentuan yang direvisi adalah, pertama, proses sertifikasi terhadap perusahaan rekanan. Sebelumnya, kata Paskah, proses sertifikasi harus selesai pada 2006, tapi ketentuan baru mengatur sertifikasi diundurkan hingga 2008. "Namun, kami tetap memperbaiki sertifikasi mereka."
Kedua, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pemantau. Jika ada hal yang rawan kecurangan, BPKP akan terlibat penuh sebagai mekanisme audit internal.
Ketiga, proses tender akan dilakukan setransparan mungkin, yakni dengan mewajibkan pengumuman ke publik soal lelang pengadaan barang di surat kabar beroplah besar. "Jadi bukan di koran yang terbit saat tender," ujarnya. Dengan demikian, khalayak luas dapat mengikuti tender tersebut dan masyarakat turut mengawasi proyeknya.
Keempat, ketentuan itu akan melarang pejabat yang menangani proyek mengarahkan agar perusahaan tertentu memenangi tender. Nantinya akan ada proses penawaran yang benar-benar di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup seperti sebelumnya. "Kalau perlu, di lapangan, sehingga masyarakat bisa ikut menyaksikan."
Ketentuan lainnya, kata Paskah, pemerintah mempertegas ketentuan tentang sanksi bagi rekanan atau pemenang tender yang tak mematuhi peraturan, termasuk batas waktu pengadaannya. (AGUS SUPRIYANTO)
Sumber : Koran Tempo / Rabu, 11 Jan 2006



Share      

Berita Terkait:

06 Juni 2018 16:55:58 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kabupaten Mentawai Sempurnakan 100% Opini WTP di Sumatera Barat
06 Juni 2018 16:53:11 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Memperoleh Opini WTP
06 Juni 2018 09:08:12 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Peroleh Opini WTP Sepuluh Kali Berturut-Turut
31 Mei 2018 16:38:14 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Audit
WORKSHOP SPIP DI INDRAGIRI HULU, RIAU: TONE OF THE TOP MEWARNAI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SPIP
26 Mei 2018 13:58:43 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Ingin Perkuat RUU PNBP, Komisi XI DPR Dengarkan Pendapat Kepala BPKP