BPKP dan BNP2TKI Tandatangani Nota Kesepahaman Benahi Reformasi Birokrasi
Ketua Tim Quality Assurance (QA) yang juga Kepala BPKP, Mardiasmo bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Piloting Review BNP2TKI. Penandatangan tersebut dilaksanakan di Kantor BNP2TKI, Jakarta (02/05)
Kepala Tim QA datang bersama rombongan yakni para senior reviewer Ardan Adiperdana, JB.Kristiadi, Sriwaningsih, para anggota tim QA reformasi birokrasi, dan tim teknis capability review. Penandatangan juga disaksikan oleh Sekretaris Utama BNP2TKI, Edy Sudibyo, para Deputi BNP2TKI, dan para pejabat lain.
Mardiasmo, dalam sambutannya mengatakan bahwa Nota kesepahaman ini dimaksudkan dalam rangka mendukung terlaksananya agenda reformasi birokrasi nasional dengan baik dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik di lingkungan BNP2TKI. Nota kesepahaman ini tidaklah mempunyai makna apabila tidak ditindaklanjuti dengan langkahnyata dalam bentuk pelaksanaan setiap tahapan dari proses piloting reviu kapabilitas.
Mardiasmo menjelaskan, Pelaksanaan Reviu kapabilitas ini telah dilakukan di berbagai Negara seperti Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Model reviu kapabilitas yang akan digunakan mengacu pada model yang telah dikembangkan oleh Australian Public Service Commission (APSC).
Mardiasmo menyatakan, untuk institusi selevel badan, BNP2TKI adalah yang pertama kali dilaksakan piloting reviu ini. Sebelumnya,TQA telah melakukan uji coba model ini pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di tahun 2013. Untuk tahun 2014, selain BNP2TKI, piloting reviu kapabilitas ini juga rencananya akan dilakukan pada 2 kementerian yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Kementerian PAN-RB .
Dalam sambutannya, Gatot menyatakan terima kasihnya atas dilaksanakannya piloting reviu di BNP2TKI ini. Gatot mengakui hal itu merupakan langkah strategis dalam rangka memperbaiki pelayanan di BNP2TKI. Menurut Gatot, BNP2TKI merupakan instansi yang cukup “seksi” untuk di-ekspose oleh media. “Mungkin bagi media, BNP2TKI itu cukup seksi, karenanya banyak sekali kami diekspose dalam pemberitaan-pemberitaan,” kata Gatot. “Untuk itu, pembenahan pelayanan memang menjadi sebuah kebutuhan,” lanjut beliau.
Gatot mengatakan akan mendukung penuh dan akan membantu kelancaran pelaksanaan oleh tim QA. “Kami akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh tim, tidak perlu ditutup-tutupi. Itu demi perbaikan di kita sendiri,” tutupnya.
(Humas BPKP Pusat/ajat, pung)
