Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Yanlik Pusbin JFA BPKP Dinilai Kemen PANRB
31 Juli 2013 00:19:52 / pusbin1 / dibaca: 2489 kali / Kat: Evaluasi

BPKP sedang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB, terkait Pelayanan Publik (yanlik). Unit kerja BPKP yang di nilai yaitu Pusdiklatwas, Biro Hukum dan Humas serta Pusbin JFA. 

Dalam rangka pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN dan RB melaksanakan penilaian kinerja pelayanan publik pada BPKP. Penilaian ini mengacu pada lampiran Permen PAN dan RB Nomor 66 tahun 2012.

Ada 12 butir penilaian yang menjadi "tools" KemenPAN dan RB dalam menilai implementasi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang PelayananPublik. Yaitu Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik di BPKP. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan, serta maklumat pelayanan. Larangan bagi pelaksana. Sistem Informasi Pelayanan Publik. Pelayanan Khusus.  Pengelolaan Pengadaan. Peranserta masyarakat. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat  (IKM). Poin ke 12 adalah Pengelolaan sarana, prasarana,   dan/atau fasilitas pelayanan publik.

Sejak Senin kemarin, Tim penilai telah mengunjungi Pusdiklatwas  BPKP. Kini (30/7/2013) giliran Biro Hukum dan Humas serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA), di datangi Tim untuk dinilai.

Ada sembilan poin yang dinilai Tim KemenPAN dan RB terhadap unit kerja Biro Hukum dan Humas, Pusdiklatwas serta Pusbin JFA. Yaitu Visi-Misi-Motto. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Sumber Daya Manusia.  Sarana dan Prasarana Pelayanan. Penanganan Pengaduan.  Indeks Kepuasan Masyarakat. Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Poin kesembilan yaitu Produktivitas Dalam Pencapaian Target  Pelayanan. 

Tim penilai merupakan gabungan unsur dari KemenPAN dan RB, Indonesian Quality Award Foundation (IQAF) serta dari Ombudsman Republik Indonesia  (ORI). Mereka adalah M. Imanuddin, H. Yatno keduanya dari Kementerian PAN dan RB, Priyadi dari  IQAF serta C. Siska Widyawati dari ORI.  Penilaian dilakukan hingga esok.

Ketika Tim penilai mendatangi Pusbin JFA, (30/7/2013), Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN dan RB mendampingi Tim Penilai. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Sidik Wiyoto menyambutnya dengan ramah, di ruang rapat Kapusbin JFA, Gedung BPKP lantai 11.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbin JFA, Fajar Hudoyo memaparkan profil pelayanan publik pada Pusbin JFA di depan Tim. Saat memaparkan, Fajar didampingi oleh Kapusbin JFA, Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Triyono Haryanto, Kepala Bidang Program dan Sertifikasi, Sunaryono, dan Kapala Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Nuri Sujarwati.

Setelah pemaparan profil yanlik Pusbin JFA, Imanuddin, salah seorang Tim penilai, memberi komentar. Dikatakannya bahwa ternyata pelayanan publik di Pusbin JFA bukan hanya untuk internal BPKP saja. Namun, juga untuk eksternal BPKP, yaitu seluruh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Apalagi saat ini seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah menginginkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan institusinya, kata Imanuddin.  Peran APIP harus kuat, dalam mengawal APBN/APBD serta Akuntabilitasnya, agar WTP dapat tercapai, tambah Imanuddin.

Menanggapi komentar Imanuddin, Kepala Pusbin JFA, Sidik Wiyoto mengatakan bahwa Pusbin JFA telah melakukan berbagai upaya dalam membina APIP. Hal itu merupakan tugas pokok Pusbin JFA.

Mulai dari melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman, program pembinaan, dan pelaksanaan sertifikasi. Selain itu, dilakukan juga evaluasi pelaksanaan sertifikasi, angka kredit, dan efektivitas tim penilai jabatan fungsional auditor di lingkungan BPKP dan APIP lainnya, lanjut Sidik.

APIP sebagai customer eksternal Pusbin JFA, menurut Sidik, harus memiliki kapabilitas yang sesuai standar. Sidik bercita-cita akan menerapkan Internal Audit Capability Model untuk APIP.  Agar APIP dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, dengan kapasitas yang baik sebagai pengawal akuntabilitas keuangan negara.

Visi Pusbin JFA adalah mewujudkan Auditor Intern Pemerintah yang profesional dan tata kelola APIP yang baik. Visi itu dijabarkan kedalam 3 misi Pusbin JFA. Misi pertama meningkatkan profesionalisme auditor intern pemerintah. Kedua yaitu meningkatkan kualitas tata kelola APIP. Ketiga yaitu mewujudkan pelayanan prima kepada auditor intern pemerintah, lanjut Sidik.

Sidik Wiyoto menambahkan bahwa Motto Pusbin JFA adalah Inspiring Partners Satisfaction. Mengilhami kepuasan mitra. Motto ini telah dipublish sejak tahun 2011 di website Pusbin JFA BPKP.

Priyadi dari IQAF, salah seorang anggota tim penilai mengatakan bahwa dari sembilan poin yang dinilai dalam pelayanan publik, Pusbin JFA telah melengkapi semua bukti dan berkas yang dibutuhkan.  

(DianaCH)



Share      

Berita Terkait:

23 Oktober 2014 11:21:46 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mansel Bertekad LKPD 2014 Langsung Raih Opini WTP
29 September 2014 09:39:46 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kepala BPKP Sumut Pantau Pembangunan Lapas
23 September 2014 23:19:49 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Wagub Lampung Buka Rapat Pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan
15 September 2014 16:19:25 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Pengawasan yang Kuat, Lahirkan Kepemerintahan yang Efektif
05 September 2014 11:46:20 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kami Akan Tindak Lanjuti Hasil Evaluasi Program Ketahanan Pangan