Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penilaian Pelayanan Publik Pusdiklat oleh MenPAN
30 Juli 2013 14:53:42 / harry_humas / dibaca: 3984 kali / Kat: Evaluasi

Bertempat di ruang rapat Pusdiklatwas BPKP di Ciawi – Bogor dilaksanakan penilaian kinerja unit pelayanan publik oleh Tim dari MenPAN dan Ombudsman pada Senin (29/7) yang dipimpin oleh M. Imanuddin. Penilaian kinerja pelayanan publik ini mengacu pada Permen PAN dan RB nomor 38 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan yang merupakan salah satu petunjuk teknis UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda yang tujuannya adalah agar UU no 25/2009 tentang pelayanan publik dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada tingkat K/L, tiga unit kerja yang dianggap sebagai unit kerja terbaik, akan mewakili penilaian dalam melaksanakan pelayanan publik di K/L tersebut. Dalam hal ini, BPKP menyiapkan tiga unit kerjanya untuk dinilai yaitu: Pusdiklatwas, Pusbin JFA, dan Biro Hukum dan Humas.

Komponen-komponen yang dinilai beserta bobotnya ada 9 item, yaitu: 1.Visi-misi-motto (5%); 2.Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%); 3.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%); 4.Sumber Daya Manusia (17%); 5.Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%); 6.Penanganan Pengaduan (10%);7. Indeks Kepuasan Masyarakat (10%); 8.Sistem Informasi Pelayanan Publik (7%); dan 9.Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%).

(Humas BPKP Pusat – Bowo/HJK/Ayu)(tan)



Share      

Berita Terkait:

21 Mei 2018 22:27:25 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
ANGGOTA V BPK RI TEGASKAN: WTP BUKAN JAMINAN TIDAK ADANYA FRAUD
17 Mei 2018 14:27:06 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan dengan Siskeudes
16 Mei 2018 11:19:02 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes
14 Mei 2018 07:23:00 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa Harus Akuntabel
12 Mei 2018 19:55:18 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kepala BPKP dan Anggota Komisi XI DPR RI Evaluasi Implementasi Siskeudes di Siak