Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penilaian Pelayanan Publik Pusdiklat oleh MenPAN
30 Juli 2013 14:53:42 / harry_humas / dibaca: 3805 kali / Kat: Evaluasi

Bertempat di ruang rapat Pusdiklatwas BPKP di Ciawi – Bogor dilaksanakan penilaian kinerja unit pelayanan publik oleh Tim dari MenPAN dan Ombudsman pada Senin (29/7) yang dipimpin oleh M. Imanuddin. Penilaian kinerja pelayanan publik ini mengacu pada Permen PAN dan RB nomor 38 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan yang merupakan salah satu petunjuk teknis UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda yang tujuannya adalah agar UU no 25/2009 tentang pelayanan publik dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada tingkat K/L, tiga unit kerja yang dianggap sebagai unit kerja terbaik, akan mewakili penilaian dalam melaksanakan pelayanan publik di K/L tersebut. Dalam hal ini, BPKP menyiapkan tiga unit kerjanya untuk dinilai yaitu: Pusdiklatwas, Pusbin JFA, dan Biro Hukum dan Humas.

Komponen-komponen yang dinilai beserta bobotnya ada 9 item, yaitu: 1.Visi-misi-motto (5%); 2.Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%); 3.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%); 4.Sumber Daya Manusia (17%); 5.Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%); 6.Penanganan Pengaduan (10%);7. Indeks Kepuasan Masyarakat (10%); 8.Sistem Informasi Pelayanan Publik (7%); dan 9.Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%).

(Humas BPKP Pusat – Bowo/HJK/Ayu)(tan)



Share      

Berita Terkait:

28 September 2017 11:21:46 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Jambi Koordinasi Pengawasan dengan Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci
20 September 2017 07:49:46 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Setujui RKA BPKP T.A. 2018
11 Agustus 2017 08:50:44 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Sumsel Siap Dukung Penuh Pemprov Sumsel
08 Agustus 2017 07:59:24 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Perlu Peran Serius BPKP dan BPK Untuk Kawal Dana Desa
07 Agustus 2017 14:57:32 / babel2 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Erzaldi Minta BPKP Bina 24 Desa Percontohan di Wilayah Kepulauan Babel


Loading the Player...
Video Lainnya