Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP serahkan Laporan Hasil Pengawasan ke Gubernur Pabar
29 Juli 2013 10:14:10 / papuabarat1 / dibaca: 2128 kali / Kat: Evaluasi

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2013 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Sumitro kepada Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur selaku Pembina Bidang Pengawasan di Provinsi Papua Barat, Drs. Rahimin Katjong, MEd. di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari. (26/07/2013).

Ketika menerima laporan hasil pengawasan tersebut, Katjong menginformasikan kepada Sumitro, bahwa selaku pembina, Wagub telah dan selalu mengingatkan kepada seluruh SKPD agar selalu menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, utamanya yang menyangkut keuangan negara/daerah.

Apabila tetap ada SKPD atau pejabat di wilayah Provinsi Papua Barat melakukan penyimpangan ketentuan, aparat pengawasan pemerintah dipersilahkan melakukan pemeriksaan. Aparat pengawasan pemerintah tersebut dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum.

Katjong sangat prihatin dengan masih lemahnya SDM di Papua Barat. Katjong juga prihatin dengan masih banyaknya kasus pelanggaran hukum baik TPK maupun kejahatan/kriminal yang dilakukan oleh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat.

 

Saat menyerahkan laporan tersebut, Sumitro didampingi oleh Koordinator Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Hery Budi Santoso, Bidang Investigasi Muh. Satoto dan Kasubag Umum Afian Nugroho.

Sebelum menyerahkan laporan, Sumitro menyampaikan bahwa saat ini BPKP mengedepankan peran pembinaan. Dengan demikian BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, banyak melakukan pembinaan dan pendampingan baik kepada SKPD maupun instansi vertikal di Papua Barat. Selain itu juga melakukan pengawasan yang bersifat represif atas permintaan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

Sumitro menginformasikan bahwa SDM yang tersedia di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat hanya sekitar 41 auditor dan 16 staf pendukung. Jumlah ini sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan idealnya. Saat ini, tugas yang diperankan oleh BPKP semakin banyak. Selain melakukan tugas audit/pengawasan, BPKP juga melakukan consulting (bimbingan teknis/pendampingan) dan quality assurance (reviu laporan keuangan instansi).

Disamping tugas-tugas tersebut, BPKP juga melakukan tugas yang bersifat represif. BPKP membantu Polda Papua maupun Polres di Wilayah Papua Barat yang meminta bantuan untuk menuntaskan penanganan dugaan tindak pidana korupsi, baik penugasan audit investigasi maupun penghitungan kerugian keuangan negara.

Pada kesempatan itu, Sumitro juga menyampaikan surat resmi ke Gubernur tentang informasi adanya permintaan sejumlah uang dari pihak tertentu yang mengatasnamakan Kepala Perwakilan BPKP Pabar melalui telepon/SMS kepada para pejabat di Wilayah Provinsi Papua Barat. Terhadap hal tersebut, Sumitro menghimbau agar tidak dilayani dan segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) karena merupakan tindak pidana penipuan.

Di akhir pertemuan yang akrab tersebut, Sumitro menyerahkan majalah Warta Pengawasan yang memuat berita Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan berita tentang Papua Barat. Sumitro juga menyerahkan majalah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang diberi nama Arfak,  mengambil nama pegunungan yang ada di Papua Barat. Arfak merupakan singkatan dari Amanah, Responsif  dan Faktual membangun Akuntabilitas.

 

(Humas BPKP Pabar)(NHS)



Share      

Berita Terkait:

01 Agustus 2014 07:42:27 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Gubernur Sulsel Apresiasi Hasil Pengawasan BPKP
27 Juli 2014 14:07:43 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Pemprov Sulsel Raih Opini WTP Empat Kali Berturut-turut
23 Juni 2014 15:07:13 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Kalsel Paparkan Hasil Evaluasi Ketahanan Pangan
19 Mei 2014 14:54:39 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Wagub Kalsel: Percepat Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kecepatan Kerja
15 Mei 2014 23:58:01 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Inspektorat Sebagai “Mata dan Telinga” Kepala Daerah