Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemkab Mahakam Ulu ajak BPKP bermitra
22 Juli 2013 16:43:48 / kaltim1 / dibaca: 4683 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Pj Bupati Kabupaten Mahakam Ulu MS Rusli mengatakan Jajarannya sepakat untuk mengawali membangun daerah ini dengan bermitra dengan BPKP.

 

Walaupun masih berbentuk Kabupaten caretaker, namun  dengan kesungguhan tersebut Pj Bupati dan jajarannya hari ini, Senin 22 Juli 2013 di ruang pertemuan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi  Kalimantan Timur mengadakan Mou dengan BPKP Provinsi Kalimantan Timur didalam pengelolaan Manajemen Pemerintahannya.

Hal ini tentunya bukan hanya untuk menghindar dari masalah hukum dikemudian hari, akan tetapi agar pondasi dalam membangun daerah ini lebih kuat dan terarah dan jangan sampai mewarisi hal-hal yang tidak baik dikemudian hari bagi penerus / pejabat pengganti berikutnya.

Hal tersebut dikatakan oleh Pj Bupati Kabupaten Mahakam Ulu ketika menyampaikan kata sambutannya dalam acara MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan BPKP Kaltim yang dihadiri oleh Kepala SKPD setempat dan pejabat struktural BPKP Kaltim.

Tugas berat dalam meletakkan dasar-dasar atau pondasi disadari sepenuhnya oleh para pimpinan SKPD didalam membangun daerah ini, dengan fasilitas seadanya, sarana komunikasi yang minim serta infrastruktura lainnya yang terbatas mereka sepakat untuk memulai langkah dengan penuh kehati-hatian  dengan kecermatan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.

Pj Bupati juga berharap agar Mou ini jangan hanya lingkungnya seputar SIMDA saja akan tetapi yang terpenting adalah masalah asset, termasuk proses penyerahan  asset dan hutang piutang maupun masalah keuangan agar mendapat pengawalan dari  BPKP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut juga diwanti-wanti oleh Kepala Perwakilan Bambang Wahyudi B agar mulai dari sekarang sudah benar-benar diperhatikan. Jangan sampai menimbulkan masalah yang tidak kunjung usai, terutama masalah penyerahan asset dari Kabuapten Induk.

“Mulai dari proses penyerahannya dari Kabupaten Induk ke Kabupaten baru harus benar-benar dicermati. Bila perlu dicek keberadaan asset tersebut sebelum diterima oleh Kabupaten baru”, tutur Bambang Wahyudi B.  

Selain itu Bambang Wahyudi B juga menyampaikan bahwa Pj Bupati harus bisa menyiapkan pejabat yang mumpuni dan perangkat yang baik yang siap menjadikan Kabupaten Definitif yang baik.

 

(Humas BPKP Kaltim/  Lutfi Budiarto)(d)



Share      

Berita Terkait:

27 Juli 2014 14:59:14 / aceh1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Wabup Simeulue: Untuk Wujudkan Good Governance, Kami Perlu Pengawalan BPKP
24 Juli 2014 10:34:05 / malut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
MoU IAIN Ternate - BPKP Malut Diharapkan Lahirkan Good University Governance
15 Juli 2014 13:42:06 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Tak Mau Ketinggalan, Pemkab Kaimana Raih Opini WTP
08 Juli 2014 13:00:27 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Akhirnya, Pemkab Sorong Raih Opini WTP !
08 Juli 2014 09:31:58 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Raker Komisi XI DPR RI Bahas Take Over Inalum