Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan dalam mekanisme jaminan kesehatan, jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip asuransi kesehatan sosial. 

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang, sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan Sosialisasi Jaminan Kesehatan yang bertempat di Balai Kartini Jakarta tanggal 9 Juli 2013, diikuti oleh 79 peserta dari Kementerian dan Lembaga.

Dalam acara tersebut hadir Supriyantoro (Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan), Serta Narasumber  Ira Koesno (Praktisi PR dan Media) dan Usman Sumantri (Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan).

Supriyantoro dalam sambutan sekaligus arahan dalam membuka Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional mengatakan bahwa JKN akan dimulai tanggal 1 Januari 2014 yang pada dasarnya adalah suatu sistem yang sangat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarkat sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004, seluruh warga negara wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Sistem yang diangkat ini merupakan satu sistem sebuah proses dimana kedepan tidak ada lagi masalah dalam pengobatan, dengan sistem ini yang menjadi peserta adalah PNS, TNI dan POLRI dengan otomatis dipotong dari gaji 2% dari subsidi pemerintah 3%, total 5% sudah bisa mencover untuk anggota keluarga hingga dewasa.

Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kemenkes Usman Sumantri dalam paparannya  menjelaskan tantang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Sementara itu Ira Koesno memaparkan materi komunikasi ke Publik, mendefinisikan pesan kunci dan menyampaikan materi. (HUMAS BPKP)