Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

WTP untuk Laporan Keuangan Pemda Provinsi DKI Jakarta
05 Juni 2013 07:21:15 / dki / dibaca: 4449 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemprov DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012. Kepala   BPK  RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer Rajagukguk menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Yusup  yang telah bersungguh-sungguh bersama-sama membuat perbaikan  dalam menyusun LKPD Pemda Provinsi DKI Jakarta.

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemprov DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012. Namun, BPK membubuhkan lima poin catatan kepada Pemprov DKI terkait dengan opini tersebut.

 

Hal itu terungkap usai BPK DKI Jakarta menyerahkan hasil audit laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012 kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam  acara Rapat  Paripurna Istimewa  DPRD DKI Jakarta. (30/5/2013)

 

 

Hadir Dalam rapat tersebut Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan beserta Anggota DPRD DKI Jakarta, Kepala BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer Rajagukguk, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Yusup, serta seluruh Pejabat di lingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta.

 

Kepala   BPK  RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer Rajagukguk  memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemprov DKI Jakarta yang untuk  ke  3 kalinya  pemprov DKI menyerahkan LKPD secara tepat waktu. Dengan demikian BPK dapat segera memeriksa  dan menyerahkan LKPD Pemda Provinsi DKI Jakarta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta.

 

Blucer  Rajagukguk mengungkapkan, dari total anggaran Rp 49,9 triliun, belanja daerah masih dalam posisi wajar. Namun, terdapat 65 temuan senilai Rp 154,55 miliar dengan rincian ada sekitar Rp11,05 miliar indikasi kerugian negara, dan Rp7,15 miliar potensi kerugian negara. Serta Rp18,52 miliar kekurangan penerimaan, Rp12,11 miliar temuan administrasi dan Rp117,82 miliar temuan 3E.

 

Di akhir pembacaan opini, Blucer Rajagukguk menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Yusup  yang telah bersungguh-sungguh bersama-sama membuat perbaikan  dalam menyusun LKPD Pemda Provinsi DKI Jakarta.

 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mengelola uang yang tidak sedikit. Hampir 50 triliun digunakan untuk keperluan daerah.

 

Terkait ditemukannya 65 items yang dianggap kurang jelas, Pemprov DKI akan membenahi hal tersebut. Adapun hasil Wajar Tanpa Pengecualian adalah usaha maksimal yang dilakukan Pemprov DKI. Sementara itu, paragraf penjelasan akan segera dibenahi.

 

"Kita mengelola uang tidak sedikit. Tahun ini 50 triliun, 50 triliun, 50 triliun. Duit gede banget, tapi kekurangannya akan kita benahi," ungkap Joko Widodo.

(Humas BPKP DKI Jakarta)(d)

 



Share      

Berita Terkait:

23 Oktober 2014 11:02:40 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Launching Workshop SIA-BLUD Bagi Rumah Sakit Daerah se-Sumbar
21 Oktober 2014 09:09:46 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
DPRD Rokan Hulu Kunjungi BPKP Riau Terkait Penyusunan APBD-P TA 2014
19 Oktober 2014 22:06:29 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Implementasi SIA BLUD Menuju Laporan Keuangan yang Akuntabel
16 Oktober 2014 23:28:11 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Pabar Bekali Legislator Program Anti Korupsi
12 Oktober 2014 16:30:49 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Langkah Pasti Cilacap Menuju WTP