Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Bimtek Sensus Barang Milik Daerah se-Provinsi Riau
04 Juni 2013 16:45:45 / riau1 / dibaca: 2060 kali / Kat: SIMDA

Fungsi pengelola barang tidak kalah pentingnya dengan pengelola uang. Pengelola uang hanya bertanggung jawab selama satu tahun anggaran, sedangkan pengelola barang bertanggung jawab atas barang yang dikelolanya tidak hanya atas barang yang diperoleh selama masa jabatan dia melainkan seluruh barang yang dia kuasai”

 

 

Demikian disampaikan Mulyana, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, dalam acara bimbingan teknis sensus barang milik daerah ke-7 tahun 2013. Bimtek ini diselenggarakan oleh Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

 

Bimbingan teknis diikuti oleh seluruh pengurus barang SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan para pembantu pengelola barang (Bagian Perlengkapan/Bidang Aset) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Riau. Bimtek dilaksanakan di Hotel Premier Pekanbaru mulai tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013.

 

BPKP memediasi pengelola barang dengan suatu sistem untuk mempermudah pengelolaan barang milik daerah yaitu aplikasi SIMDA BMD. Aplikasi ini sudah mendukung pelaksanaan sensus barang milik daerah baik dari sisi laporan-laporan yang dihasilkan maupun dari sisi penggunaannya yaitu digunakan oleh para pengurus barang SKPD.

 

Pada bimtek ini, para peserta telah dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA BMD dengan menggunakan database latihan. Saat ini aplikasi SIMDA BMD telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kuantan Singingi.

 

Diharapkan aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Riau. Kesungguhan para peserta bimtek dalam mempelajari aplikasi SIMDA BMD mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

 

Sebagai kelanjutan dari kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menginformasikan kepada pimpinan masing-masing untuk membuat jadwal tahapan pelaksanaan sensus barang milik daerah. Bila membutuhkan pendampingan dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Riau agar membuat surat permintaan atau memanfaatkan klinik pelatihan yang telah disediakan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

 

Pada akhir pelaksanaan bimbingan teknis, Rustam (Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Riau) selaku narasumber, mengingatkan peserta untuk mengulang kembali materi pelatihan yang telah diterima selama pelaksanaan bimtek di tempat masing-masing. Sebagai wujud komitmen awal untuk menggunakan aplikasi SIMDA BMD, disarankan kepada pimpinan masing-masing peserta untuk membuat surat permintaan implementasi aplikasi SIMDA BMD kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

(Tim Humas BPKP Riau/rst)(d)



Share      

Berita Terkait:

27 Nopember 2014 14:35:03 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Kunci Penerapan Basis Akrual adalah Integrasi SPIP dan SAP!
11 Nopember 2014 09:32:01 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
BPK Ajak BPKP Lampung Antisipasi Penerapan Akuntansi Basis Akrual
09 Nopember 2014 15:04:41 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
BPKP Sumsel Launching SIMDA Versi 2.7
09 Nopember 2014 10:59:42 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Simda Keuangan Pacu OPN Sektor Pajak
05 Nopember 2014 21:46:22 / jatim1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Unibraw Selenggarakan Kuliah Umum Program STAR Project