Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kualitas Kinerja Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Perlu Terus Ditingkatkan
10 April 2013 09:38:18 / hartadi / dibaca: 2998 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah, BPKP khususnya Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian perlu terus meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai upaya membantu pemerintah mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJM dan RKA-KL serta mendorong implementasi SPIP

Seiring perubahan paradigma BPKP dari auditor menjadi consulting services, tugas-tugas yang dilakukan BPKP pun turut berubah. Namun, perubahan tersebut tidak boleh menurunkan kinerja BPKP sebagai auditor internal pemerintah. “Kinerja harus terus ditingkatkan karena hal ini akan meningkatkan output dan outcome sehingga dapat memberikan nilai tambah,”ungkap Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Binsar H. Simanjuntak saat membuka Rapat Kerja Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Tahun 2013 di Bandung, hari Senin (8/4/2013).

Lebih lanjut, melalui Rapat Kerja yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Kinerja Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian,” Binsar H. Simanjuntak menyatakan melalui peningkatan kualitas kinerja yang terus meningkat, BPKP diharapkan dapat lebih optimal membantu pemerintah mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJM dan RKA-KL serta mendorong implementasi SPIP di kementerian/lembaga.

Di samping itu, Binsar H. Simanjuntak juga memberikan lima arahan kepada seluruh pegawai di kedeputian Perekonomian yaitu lakukan mitigasi risiko, dorong terus implementasi SPIP di kementerian/lembaga, bangun e-office, tingkatkan pelayanan ke stakeholder, dan terus tingkatkan kebersamaan serta kekompakan.

Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari, yang turut memberikan arahan kepada para peserta raker mengungkapkan pentingnya proses dalam implementasi SPIP. “Proses harus diperhatikan karena tujuan dari SPIP  tidak akan tercapai jika proses tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya. Untuk mencapai proses yang baik perlu dukungan dari kelima unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Di samping itu, perlu adanya quick wins agar implementasi SPIP juga berjalan dengan lancar.

Rapat kerja Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dilaksanakan selama tiga hari mulai Senin sampai Rabu (8/4/2013 – 10/4/2013). Peserta rapat kerja berjumlah 80 orang dari unsur pejabat stuktural, fungsional auditor, dan fungsional umum (Humas BPKP Pusat).



Share      

Berita Terkait:

30 Oktober 2014 16:44:43 / milleza / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
MenPAN-RB: Revolusi Mental Birokrat Indonesia!
28 Oktober 2014 14:13:24 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Walikota Metro Harapkan Akhiri Jabatan Secara Mulus
28 Oktober 2014 13:49:15 / milleza / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Sestama BPKP Pimpin Upacara Peringatan Sumpah Pemuda
27 Oktober 2014 19:22:36 / milleza / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Presiden Jokowi Tunjuk Mardiasmo sebagai Wamenkeu
27 Oktober 2014 18:10:08 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Bupati Wakatobi: Targetnya, Tahun Depan Opini LKPD menjadi WTP