Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kualitas Kinerja Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Perlu Terus Ditingkatkan
10 April 2013 09:38:18 / hartadi / dibaca: 3095 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah, BPKP khususnya Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian perlu terus meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai upaya membantu pemerintah mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJM dan RKA-KL serta mendorong implementasi SPIP

Seiring perubahan paradigma BPKP dari auditor menjadi consulting services, tugas-tugas yang dilakukan BPKP pun turut berubah. Namun, perubahan tersebut tidak boleh menurunkan kinerja BPKP sebagai auditor internal pemerintah. “Kinerja harus terus ditingkatkan karena hal ini akan meningkatkan output dan outcome sehingga dapat memberikan nilai tambah,”ungkap Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Binsar H. Simanjuntak saat membuka Rapat Kerja Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Tahun 2013 di Bandung, hari Senin (8/4/2013).

Lebih lanjut, melalui Rapat Kerja yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Kinerja Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian,” Binsar H. Simanjuntak menyatakan melalui peningkatan kualitas kinerja yang terus meningkat, BPKP diharapkan dapat lebih optimal membantu pemerintah mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJM dan RKA-KL serta mendorong implementasi SPIP di kementerian/lembaga.

Di samping itu, Binsar H. Simanjuntak juga memberikan lima arahan kepada seluruh pegawai di kedeputian Perekonomian yaitu lakukan mitigasi risiko, dorong terus implementasi SPIP di kementerian/lembaga, bangun e-office, tingkatkan pelayanan ke stakeholder, dan terus tingkatkan kebersamaan serta kekompakan.

Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari, yang turut memberikan arahan kepada para peserta raker mengungkapkan pentingnya proses dalam implementasi SPIP. “Proses harus diperhatikan karena tujuan dari SPIP  tidak akan tercapai jika proses tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya. Untuk mencapai proses yang baik perlu dukungan dari kelima unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Di samping itu, perlu adanya quick wins agar implementasi SPIP juga berjalan dengan lancar.

Rapat kerja Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dilaksanakan selama tiga hari mulai Senin sampai Rabu (8/4/2013 – 10/4/2013). Peserta rapat kerja berjumlah 80 orang dari unsur pejabat stuktural, fungsional auditor, dan fungsional umum (Humas BPKP Pusat).



Share      

Berita Terkait:

04 Maret 2015 20:10:09 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Demi Peningkatan Kapabilitas, Saatnya APIP Berada Di Level 3
04 Maret 2015 16:51:13 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Pemprov Kaltim Terima Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014
04 Maret 2015 11:59:13 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Luncurkan SIA BLUD di Provinsi Sultra
04 Maret 2015 09:12:00 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kepala BPKP Sumut Tinjau Proyek Bendung Sei Padang dan Belutu
02 Maret 2015 22:53:29 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Wali Kota Tebing Tinggi Janji Tindak Tegas Kepala SKPD Nakal