Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP rampungkan hasil audit Dana Operasional DPRD Kabupaten Kupang
05 April 2005 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 1334 kali / Kat: Audit
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT sedang merampungkan hasil audit penggunaan dana operasional di DPRD Kabupaten Kupang periode 1999-2004. Audit itu dilakukan atas permintaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang sedang menyidik dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 1 miliar di DPRD Kabupaten Kupang.
Baca selengkapnya..
Dugaan Mark up Tunjangan DPRD Belu : Polres Belu Minta BPKP NTT Audit
05 April 2005 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 703 kali / Kat: Audit
Polisi masih memeriksa para saksi dalam kasus dugaan mark up tunjangan DPRD Belu tahun 2002. Sebelum menetapkan calon tersangka, Polres Belu berencana meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT di Kupang melakukan audit untuk memastikan berapa besar kerugian negara dalam kasus tersebut.
Baca selengkapnya..
BPKP Harus Awasi Pengadaan Mobil KAA
05 April 2005 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 760 kali / Kat: Audit
Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Mulia P. Nasution dan Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis mengatakan, harus ada pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK terkait dengan rencana pembelian 60 unit Toyota Camry 3.000 cc, seharga Rp 350 juta per unit termasuk pajak.
Baca selengkapnya..
Polemik Laporan Bantuan Tsunami
05 April 2005 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 772 kali / Kat: Audit
Polemik soal laporan bantuan korban gempa dan gelombang tsunami yang dibuat Menko Kesra Alwi Shihab terus berlanjut. Alwi Shihab nampak tidak suka dengan komentar Ketua BPK Anwar Nasution yang menyebutkan bahwa laporan gempa bisa membuat tertawa.
Baca selengkapnya..
TERKAIT KORUPSI DI KPUD SLAWI; Jaksa Minta BPKP Melakukan Audit
04 April 2005 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 959 kali / Kat: Audit
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Slawi Sihan T Rasad SH, telah meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Jawa Tengah, selaku saksi ahli untuk melakukan audit terhadap KPUD Slawi, yang disinyalir telah melakukan penyelewengan dana kampanye senilai Rp 16 miliar.
Baca selengkapnya..
‹ First  < 1328 1329 1330 1331 1332 >  Last ›