Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Songsong Tugas Pengawasan 2008, BPKP Rapatkan Barisan
27 Desember 2007 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 627 kali / Kat: Audit
Menyongsong tugas Pengawasan 2008 Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II merapatkan barisan dengan menyelenggarakan rapat kerja.
Baca selengkapnya..
Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Sosialisasi BPKP Dengan Badan Pengawas Kabupaten / Kota / Provinsi Jawa Timur
27 Desember 2007 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 504 kali / Kat: Audit
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengadakan acara pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan pada tanggal 18-19 Desember 2007 di Tretes, Pasuruan. Dalam acara tersebut sekaligus diadakan paparan dan diskusi tentang pengadaan barang dan jasa, sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) dan Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Acara tersebut dihadiri oleh peserta dari Bawas Provinsi , 9 Bawas Kota dan 29 Bawas Kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah peserta 69 orang.
Baca selengkapnya..
APBD Perubahan Rawan Penyimpangan, Gubernur Jateng Sarankan Pendampingan BPKP
27 Desember 2007 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 807 kali / Kat: Audit
APBD Perubahan dinilai rawan penyimpangan. Karena itu Gubernur Jateng Ali Mufiz mengingatkan kepala daerah agar hati-hati, terutama yang APBD Perubahannya baru ditetapkan setelah Oktober.
Baca selengkapnya..
Kabupaten Tanjatim Gandeng BPKP Jambi Bangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
19 Desember 2007 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 669 kali / Kat: Audit
Bertempat di Muara Sabak (17/11/2007), Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), H. Abdullah Hich dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Suharyat telah menandatangani MOU tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan BPKP
Baca selengkapnya..
Gubernur Pemprov Sulawesi Tengah, H.B. Paliudju: "Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Butuh BPKP".
17 Desember 2007 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 559 kali / Kat: Audit
Perubahan berbagai regulasi yang terkait dengan pengelolaan administrasi keuangan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas fiscal menjadi tolok ukur keberhasilan yang dinilai masyarakat. SDM Pemprov Sulteng harus handal dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu kami membutuhkan BPKP, kata Gubernur Pemprov Sulawesi Tengah, H.B. Paliudju.
Baca selengkapnya..
‹ First  < 1091 1092 1093 1094 1095 >  Last ›