Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Sultra dan BPK RI Sultra Menyelenggarakan Bimtek SIMDA Keuangan dan Audit Investigasi
06 Januari 2010 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 568 kali / Kat: Audit
Hari ini Selasa, 5 Januari 2010, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Yudi Rianto,Ak dengan didampingi oleh Kepala Bidang APD dan Pejabat Fungsional Auditor, melakukan kunjungan silaturrahim kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di Kantor Perwakilan BPK RI yang baru di Jl. Sao-Sao Kendari
Baca selengkapnya..
Walikota Banda Aceh dan Bupati Aceh Besar :BPKP NAD harus menjadi Model dan Real Partner bagi Pemda
06 Januari 2010 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 825 kali / Kat: Audit
Dengan komunikasi yang intensif antara BPKP NAD dengan stakeholder selama ini, ternyata membuahkan berbagai hasil yang menggembirakan, baik capaian kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan dalam akuntabilitas kinerja di daerah. Hal ini terjadi karena komunikasi yang terjalin selama ini telah mendekatkan antara pelayanan yang mampu diberikan BPKP NAD dengan kebutuhan yang dirasakan oleh pemerintah daerah.
Baca selengkapnya..
BPKP Sumsel Paparkan Hasil Survey Pelayanan Kesehatan di RSUD Palembang Bari
05 Januari 2010 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 646 kali / Kat: Audit
Untuk memberikan informasi areas of improvement dan sebagai dasar pembuatan action plan peningkatan pelayanan kesehatan, BPKP Sumsel melakukan pemaparan hasil survey pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan di RSUD Palembang bari.
Baca selengkapnya..
Plt Kepala BPKP terima DIPA 2010 langsung dari Presiden RI
05 Januari 2010 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 547 kali / Kat: Audit
Plt Kepala BPKP Kuswono Soeseno menerima secara langsung Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun anggaran 2010 dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini Selasa (5/1) di Istana Negara Jakarta.
Baca selengkapnya..
NAD News: Yang Hilangkan Uang Wajib Ganti
04 Januari 2010 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 984 kali / Kat: Audit
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Nurdin, mengatakan setiap pejabat negara, apakah ia seorang menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, seandainya dalam menjalankan tugas pemerintahan ada uang negara atau daerah yang hilang akibat kelalaian, ketidaksengajaan, apalagi disengajanya, maka ia wajib ganti uang tersebut dan bisa dipidana. “Kewajiban mengganti itu telah dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pidananya dalam Pasal 34 undang-undang yang sama,” sebut Nurdin didampingi Kabid Investigasi, Rizal kepada Serambi kemarin ketika dimintai pendapatnya tentang belum kembalinya deposito Pemkab Aceh Utara senilai Rp 220 miliar dari Bank Mandiri Jelambar, Jakarta Barat. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, sebut Rizal, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Baca selengkapnya..
‹ First  < 1090 1091 1092 1093 1094 >  Last ›