Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH LANTIK PEJABAT ESELON II PROVINSI SULAWESI TENGAH
17 Nopember 2008 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 1151 kali / Kat: Audit
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Bandjela Paliudju melantik Pejabat Eselon IIA di lingkungan Pemprov Sulteng, Senin 10 November 2008. Salah satunya adalah Mulyono, Pengendali Teknis pada Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah yang dilantik menjadi Kepala Badan Pengawas Provinsi Sulawesi tengah.
Baca selengkapnya..
Kaper BPKP Sumut : “ Pergantian Pejabat Merupakan Momen Dalam Rangka Penyegaran. “
15 Nopember 2008 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 460 kali / Kat: Audit
Hal itu dikemukakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Sudjono saat melantik pejabat Eselon III di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa (11/11), bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
Baca selengkapnya..
Perwakilan BPKP Sulsel Diharapkan Dapat Memberikan Early Warning.
15 Nopember 2008 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 490 kali / Kat: Audit
Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, Bpk. Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya saat memimpin acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (11/11). "Early Warning" yang dimaksud Gubernur Sulsel adalah peringatan dini menyangkut indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca selengkapnya..
Tupoksi BPKP adalah Pengawasan Intern
14 Nopember 2008 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 697 kali / Kat: Audit
BPKP pada saat ini mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, penugasan presiden dan kegiatan lainnya.
Baca selengkapnya..
Kajati, Kapolda dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tandatangani Nota Kesepahaman
14 Nopember 2008 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 1073 kali / Kat: Audit
MoU yang dilakukan oleh ketiga instansi pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan korupsi secara terintegrasi. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU yang telah dilakukan di tingkat pusat oleh Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian RI dan Kepala BPKP.
Baca selengkapnya..
‹ First  < 1090 1091 1092 1093 1094 >  Last ›