Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Struktur Organisasi Perwakilan

Tupoksi:

TUGAS POKOK: Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

FUNGSI: Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
  • Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara.
  • Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah.
  • Analisa dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.
  • Administrasi perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
  • Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah.
  • Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
  • Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  • Audit terhadap BUMN, PERTAMINA, Cabang Usaha PERTAMINA, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Kerjasama badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat dan BUMD atas permintaan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, PERTAMINA, Cabang Usaha PERTAMINA, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Kerjasama badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat dan BUMD atas permintaan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Audit Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

Share