Gubernur Bengkulu Serahkan DIPA 2022 Kepada Kaper BPKP Bengkulu

Bengkulu (2/12) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto menghadiri kegiatan Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 yang dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan di Balai Semarak Kota Bengkulu.

Kegiatan penyerahan DIPA tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kegiatan penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden RI yang telah berlangsung di instana negara pada 29 November lalu dan selanjutnya akan diserahkan DIPA oleh Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai Wakil pemerintah pusat didaerah kepada KPA Satker Kemeterian/Lembaga.

Dikatakan Gubernur Rohidin, penyerahan DIPA dan TKDD 2022 kepada seluruh instansi vertikal, perguruan tinggi dan kepada para bupati/walikota se Prov Bengkulu, sesuai dengan kebijakan Presiden RI, alokasi TKDD untuk segera dibelanjakan.Hal ini supaya ekonomi masyarakat Bengkulu segera pulih dan kembali bergerak pasca terjangan pandemi COVID-19.  Karena pandemi Covid-19 belum hilang dan masih ada potensi ledakan kasus, kemudian kondisi ekonomi belum pulih, fokus belanja tetap kepada penanganan COVID-19 dari aspek kesehatan. Lebih fokus pada penganggaran vaksinasi harus mencapai target.

Kemudian dari sisi ekonomi dimulai dari bantuan ekonomi diperluas, gerakan vaksinasi diikuti dengan pemberian sembako dan paket bantuan kepada masyarakat. Sehingga target vaksinasi tercapai dan secara ekonomi masyarakat juga terbantu.Disamping itu, program bantuan sosial sebagaimana diprogramkan APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten-kota, termasuk dana desa tetap dijalankan.

APBN tahun 2022 akan melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan fondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi. Kebijakan fiskal akan diarahkan tetap dapat ekspansif di tengah pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan secara bertahap melanjutkan proses konsolidasi fiskal mengingat tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3%. Tahun 2022 juga menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai Presidency G20, untuk itu Indonesia juga harus mampu menunjukkan aksi dalam menyikapi potensi ancaman perubahan iklim dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan.