BPKP Bengkulu Kenalkan Pengawasan Lewat Dialog di RBTV

Acara yang dipandu oleh 2 orang host tersebut diawali dengan pertanyaan seputar profil Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Iskandar yang merupakan putra asli Bengkulu menceritakan secara singkat mengenai dirinya mulai dari bersekolah di STAN sampai perjalanan karirnya di BPKP. Beberapa pertanyaan yang dibahas antara lain tupoksi dari BPKP, perbedaan BPKP dengan BPK, audit apa saja dan lembaga mana saja yang menjadi wewenang BPKP, juga asistensi seperti apa yang bisa diberikan oleh BPKP. Iskandar menjelaskan asistensi yang diberikan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern atau Governance, Risk, and Control (GRC). Termasuk di dalamnya pemberian atensi atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.  Contohnya adalah asistensi penyusunan laporan keuangan dan asistensi penyusunan LKPJ Kepala Daerah.

Dibahas pula peran BPKP dalam memberantas KKN, dijelaskan oleh Iskandar BPKP mempunyai metode dalam pemberantasan KKN yaitu secara mandiri dan kolaborasi dengan instansi lainnya. Secara mandiri BPKP melaksanakan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat SPIP di setiap instansi pemerintah di Bengkulu dan penerapan strategi pencegahan kecurangan di instansi. Sedangkan untuk kolaborasi dengan instansi lainnya, BPKP bekerja sama dengan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.  Khusus dengan KPK ada kerjasama dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pertanyaan terakhir yang diajukan adalah mengenai kewenangan BPKP dalam melakukan audit BPJS. Iskandar menyebutkan bahwa kegiatan audit terhadap BPJS yang dilakukan BPKP pada periode Desember 2018 – Maret 2019 merupakan permintaan dari Menteri Keuangan. Cakupan audit yang dilakukan meliputi seluruh FKTP dan FKRTL di Provinsi Bengkulu. Hasil audit kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebiijakan terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan di BPJS Kesehatan.