Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Cegah Korupsi melalui Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi
21 Pebruari 2019 14:49:28 / bengkulu / dibaca: 1468 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Bengkulu (18/2) – Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Inspektorat Kota Bengkulu mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi dengan tema "Mengembangkan Budaya Organisasi Anti Korupsi dalam Pelayanan Perizinan Kota Bengkulu"  di Ruang Rapat Hidayah Pemerintah Kota Bengkulu.

 

Kegiatan ini diikuti oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Narasumber terdiri dari Kepala Ombudsman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu, Plt. Inspektur Kota Bengkulu, dan Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi BPKP.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Ramli Midian Sihombing mengawali kegiatan FGD dengan menjelaskan peran serta tugas pokok dan fungsi BPKP. Assurance merupakan  peran BPKP untuk meyakinkan bahwa semua kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan benar. Adapun peran consulting memberikan nasihat, arahan, dan pedoman tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi early warning kepada stakeholders. “Proses perizinan, termasuk pengadaan barang dan jasa sangat-sangat rawan korupsi, temuan KPK, di mana Aparat Penegak Hukum bisa masuk”, ujar Ramli.

Ia menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi terjadi karena ada tiga syarat, yaitu melawan hukum/melanggar peraturan, pihak yang diuntungkan baik diri sendiri maupun orang lain, dan kerugian negara. Selain itu, terdapat faktor eksternal atau intervensi dari pihak luar yang dapat menyebabkan korupsi. BPKP melalui Bidang Investigasi merupakan salah satu pihak yang berwenang menghitung kerugian negara secara profesional dengan proses ekspose terlebih dahulu.

Selanjutnya, FGD secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, yang menekankan pentingnya pelayanan yang prima dalam penerbitan perizinan oleh OPD di wilayah Kota Bengkulu sebagai wujud good governance. OPD juga diharapkan turut menciptakan inovasi dan ide-ide baru. Dedy berharap agar para Kepala OPD dapat mengikuti kegiatan FGD dengan serius sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi ASN yang bermental hanya absen. 

Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan diskusi terarah yang dikuti oleh peserta dengan antusias. Peserta diskusi menyimpulkan untuk meminimalisasi risiko korupsi dalam pelayanan publik, seperti gratifikasi, perlu dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tupoksi perizinan. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan membentuk Mall Pelayanan Publk (MPP). Di akhir diskusi, peserta pun sepakat untuk bersama-sama menandatangani komitmen pencegahan fraud.

 
<body id="cke_pastebin" style="position: absolute; top: 12px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; left: -1000px;">

Kegiatan ini diikuti oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Narasumber terdiri dari Kepala Ombudsman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu, Plt. Inspektur Kota Bengkulu, dan Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi BPKP.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Ramli Midian Sihombing mengawali kegiatan FGD dengan menjelaskan peran serta tugas pokok dan fungsi BPKP. Assurance merupakan  peran BPKP untuk meyakinkan bahwa semua kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan benar. Adapun peran consulting memberikan nasihat, arahan, dan pedoman tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi early warning kepada stakeholders. “Proses perizinan, termasuk pengadaan barang dan jasa sangat-sangat rawan korupsi, temuan KPK, di mana Aparat Penegak Hukum bisa masuk”, ujar Ramli.

Ia menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi terjadi karena ada tiga syarat, yaitu melawan hukum/melanggar peraturan, pihak yang diuntungkan baik diri sendiri maupun orang lain, dan kerugian negara. Selain itu, terdapat faktor eksternal atau intervensi dari pihak luar yang dapat menyebabkan korupsi. BPKP melalui Bidang Investigasi merupakan salah satu pihak yang berwenang menghitung kerugian negara secara profesional dengan proses ekspose terlebih dahulu.

Selanjutnya, FGD secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, yang menekankan pentingnya pelayanan yang prima dalam penerbitan perizinan oleh OPD di wilayah Kota Bengkulu sebagai wujud good governance. OPD juga diharapkan turut menciptakan inovasi dan ide-ide baru. Dedy berharap agar para Kepala OPD dapat mengikuti kegiatan FGD dengan serius sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi ASN yang bermental hanya absen. 

Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan diskusi terarah yang dikuti oleh peserta dengan antusias. Peserta diskusi menyimpulkan untuk meminimalisasi risiko korupsi dalam pelayanan publik, seperti gratifikasi, perlu dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tupoksi perizinan. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan membentuk Mall Pelayanan Publk (MPP). Di akhir diskusi, peserta pun sepakat untuk bersama-sama menandatangani komitmen pencegahan fraud.

 
</body>

Share      

Berita Terkait:

06 Juli 2018 10:51:17 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Perjuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Belum Usai
24 Agustus 2017 09:46:07 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Inisiasi Pelajar di Provinsi Bengkulu Deklarasikan Anti Gratifikasi, Korupsi dan Kolusi
13 Oktober 2016 15:38:54 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Hukum Tidak Perlu Ditakuti Tapi Hukum Harus Ditaati
12 Mei 2014 11:02:56 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Peran BPKP Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
20 September 2013 07:59:00 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
KPK Gandeng BPKP, Berantas Korupsi Melalui Korsupgah