Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Peran APIP Efektif, Wujudkan Good Governance and Clean Government di Provinsi Bengkulu
27 Nopember 2018 07:28:13 / bengkulu / dibaca: 27 kali / Kat: SIMDA

Bengkulu, 23/11, BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Launching SIMDA Perencanaan Terintegrasi dengan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Acara ini berlangsung di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Bram Brahmana, Walikota/Bupati se-Provinsi Bengkulu,  dan juga Ketua DPRD se-Provinsi Bengkulu. Acara yang berlangsung selama dua jam ini diawali dengan pemaparan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto. Beliau menjelaskan bahwa target opini BPK Tahun 2019 berdasarkan RPJMN 2015-2019 adalah 85% untuk Pemerintah Provinsi, 60% Pemerintah Kabupaten, dan 65% Kota. Namun perolehan WTP tidak akan seterusnya WTP di tahun-tahun berikutnya. Dalam paparannya, Tahun 2018 terdapat 39 Kepala Daerah yang terkena kasus operasi tangkap tangan oleh KPK dan terdapat daerah yang memperoleh opini WTP.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Gatot Darmasto yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Akuntan Negara ini bahwa ada empat penyebab utama atas permasalahan ini yaitu kelemahan SPIP, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidakekonomisan-ketidakefisienan-ketidakefektifan, dan penyimpangan administrasi. “Diperlukan peran  APIP yang efektif melalui consulting dan assurance untuk dapat mewujudkan Good Governance and Clean Government,” tegasnya.  Beliau juga menambahkan bahwa jika tercapai implementasi SPIP yang efektif maka  akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pada akhirnya akan melahirkan Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi.

Dalam rangka mendukung tercapainya Good Governance and Clean Government ini, BPKP mengembangkan suatu sistem yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Saat ini beberapa produk SIMDA telah digunakan oleh pemerintah-pemerintah daerah yang diantaranya, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA Perencanaan. Dalam perkembangannya,SIMDA Keuangan telah terintegrasi dengan SIRUP, Banking System (Kasda Online),dan SIMGaji (TASPEN), sedangkan SIMDA Perencanaan yang merupakan produk SIMDA termuda  sudah terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan SAKIP (Kemenpan dan RB). Namun perwujudan tata kelola yang efektif juga tidak bisa lepas dari penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada Pemerintah Daerah di Bengkulu, capaian level maturitas SPIP tertinggi ada di Level 2 yaitu Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pemerintah Kabupaten Seluma. Sedangkan capaian Kapabilitas APIP tertinggi ada pada Kota Bengkulu pada Level 2 plus. Namun pencapaian ini masih belum sesuai dengan target dan sasaran Tahun 2018 karena ditargetkan adanya peningkatan maturitas SPIP Level 3 dan Kapabilitas APIP Level 3 di Provinsi Bengkulu. Dalam mewujudkan peningkatan Kapabilitas APIP Level 3, Gatot Darmasto menyampaikan bahwa adanya harapan terhadap APIP yaitu agar APIP berperan dengan efektif melalui Assurance activities, Anti corruption activities, dan Advisory activities.

Pada akhir acara, dilakukan penandatangan komitmen dan tekad oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan SPIP Level 3, Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3, dan Implementasi SIMDA Perencanaan sebelum akhir Tahun 2019 yang disaksikan oleh Plt. Gubernur Bengkulu dan Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.



Share      

Berita Terkait:

26 Oktober 2018 17:10:09 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Kunjungan Bupati Lebong ke Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
18 Oktober 2016 09:40:33 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara