Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu, Tuan Rumah Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2018
10 Oktober 2018 21:00:14 / bengkulu / dibaca: 108 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Kepala Daerah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Nasional Tahun 2018. 

Acara yang bertemakan “APIP Daerah yang Kuat Bersama Mencegah Korupsi” ini diselenggarakan pada Selasa, 9 Oktober 2018 di Bengkulu. Rapat ini dihadiri oleh 1200 peserta terdiri dari Wakil Gubernur, Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, dan Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Turut hadir pula Plt. Gubernur Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu.

Tjahjo Kumolo dalam sambutannya memaparkan bahwa penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah harus lebih fokus dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang jelas serta memastikan program berjalan dengan baik. Ada 3 area perubahan, pertama Aspek Kelembagaan, agar APIP independent dan objektif, kedua Aspek Anggaran agar  APIP dapat membiayai pengawasan yang dibutuhkan secara memadai, ketiga Aspek Sumber Daya agar mandat pengawasan yang diberikan dapat dilaksanakan secara baik, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Terkait aspek sumber daya ini, BPKP dengan Irjen telah menatar serta melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah.

Mendagri juga menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya disusun dengan baik dengan adanya sinergitas dan konektivitas antara program dalam Rencana Strategis Nasional dengan program yang berskala prioritas baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. “Ukuran sebuah daerah yang berhasil dan maju bukan hanya karena perolehan opini WTP namun adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi secara nasional,  mampu menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran, serta mampu menarik investasi yang baik,” ungkapnya.

Pada acara yang berlangsung di Bumi Rafflesia ini, Mendagri juga memberikan piagam penghargaan kepada 18 Pemerintah Provinsi yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2017 dan sebelumnya. Lima diantaranya adalah provinsi dengan predikat memuaskan antara lain Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat. Sementara 13 lainnya merupakan provinsi dengan predikat baik, dimana salah satunya diperoleh oleh Provinsi Bengkulu.

Acara dilanjutkan sesi diskusi panel dengan dua topik yaitu Panel Pertama, Penguatan APIP Daerah dan Panel Kedua, Kerja Bersama Mencegah Korupsi, dipandu oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bram Brahmana selaku Moderator. Hadir enam Narasumber yang menjadi Panelis yaitu Sri Wahyuningsih, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Bimo Wijayanto, Tenaga Ahli Utama pada Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial Budaya dan Ekologis Strategis pada Kantor Staf Presiden; Misbah Taufiqurrohman, Ketua Satgas Unit Korsupgah Wilayah IX Komisi Pemberantasan Korupsi; Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW; Wawan Heru Sudjatmiko, Manager Research Transparancy International Indonesia (TII); dan yang terakhir yaitu Yanti Nur Hidayat, dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Di sesi terakhir diskusi panel, moderator Bram Brahmana mengungkapkan  beberapa hal yang sudah dilakukan oleh APIP di Bengkulu dimana sudah sejak tahun lalu BPKP telah memberikan pelatihan Audit Investigasi kepada empat Inspektorat Daerah dalam bentuk Workshop. Pada tahun ini diadakan Diklat Audit Investigasi berpola PNBP dan sedang berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Beliau juga menambahkan, terkait keinvestigasian BPKP berharap kepada pemerintah daerah untuk memperkuat Inspektorat agar mampu melakukan Audit Investigasi. BPKP berjanji untuk membantu mendampingi Inspektorat ketika harus berhadapan dengan Pengadilan nantinya dan diharapkan hal tersebut bisa menjadi penyemangat juga bagi Inspektorat Daerah di seluruh Indonesia.



Share      

Berita Terkait: