Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Perankan Inspektorat Lebih Dulu
05 Maret 2018 19:39:30 / bengkulu / dibaca: 6525 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Senin (05/03) Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Kepahiang diadakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Bagi Seluruh OPD di Kabupaten Kepahiang. Acara yang dibuka oleh Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM ini dihadiri oleh 65 peserta dari seluruh OPD di Lingkungan Kabupaten Kepahiang. Selain dibuka oleh Bupati Kepahiang, Bram Brahmana selaku Kepala Perwakilan BPKP juga menyampaikan sambutannya dalam workshop tersebut.

Bram Brahmana menuturkan bahwa dalam melaksanakan tugas masing-masing, kita harus mampu mengidentifikasi risiko yang kemungkinan akan terjadi, mencatatnya, menganalisis dampaknya, dan selanjutnya menentukan pengendalian apa yang seharusnya dilakukan. “Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan SPIP dan dalam pencapaian maturitas level 3 SPIP pada Tahun 2019 nanti” paparnya. Bram Brahmana juga menambahkan bahwa peran APIP sangat penting dalam rangka pencapaian tersebut. APIP atau Inspektorat harus diperankan lebih dulu dalam pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi pemerintah daerah. OPD seharusnya menjadikan APIP atau Inspektorat sebagai mitra, tempat bertanya sebelum menghubungi BPKP. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008 bahwa APIP berperan dalam assurance activities, anti-corruption activities, dan consulting activities. “Penguatan kapabilitas Inspektorat baik dalam pendidikan, kuantitas pegawai, maupun sarana dan prasarana akan mendukung percepatan peningkatan maturitas level SPIP,” ujarnya.

Bupati Kepahiang, Hidayattullah Sjahid juga memaparkan urgensi penerapan SPIP Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepahiang. Beliau menyampaikan bahwa fokus SPIP ada tiga yaitu Kinerja, Transparansi, dan Akuntabilitas. Perlu ditingkatkan peran APIP yang melemah saat ini, baik personilnya maupun anggarannya. Kepahiang akan menganggarkan dana APIP sebesar 1% dari APBD tahun 2019, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja APIP dalam pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sekaligus meningkatkan maturitas level SPIP dari level 1 atau Rintisan menjadi level 3 atau Terdefenisi.



Share      

Berita Terkait:

16 Nopember 2018 10:49:14 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Komitmen Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam Meningkatkan Maturitas Level Sistem Pengedalian Intern
06 September 2018 10:41:51 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik FCP di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
08 Agustus 2018 00:08:31 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Slogan TPA Untuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan, Profesional dan Akuntabel
25 Juli 2018 16:17:02 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Peran Aktif BPKP Kawal Terwujudnya BUMDes yang Akuntabel
18 Mei 2018 05:39:24 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kabupaten Seluma Siap Mengimplementasikan SPIP Menuju Level Tiga