Pelaksana Tugas Gubernur yang dalam kegiatan kali ini diwakili oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Hamka Sabri, menyampaikan bahwa ia turut berbahagia atas diwisudanya mahasiswa beasiswa STAR BPKP yang telah dipercayakan untuk dididik di Program Magister Manajemen Universitas Bengkulu. Selain itu, Hamka juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak STAR BPKP yang telah memberikan beasiswa bagi ASN APIP dan Pengelola Keuangan di Provinsi Bengkulu, dan pihak Universitas Bengkulu yang telah melaksanakan proses pembelajaran.

STAR BPKP telah mengalokasikan beasiswa untuk seluruh Provinsi Bengkulu sebanyak 192 orang dengan rincian batch I sebanyak 45 orang, batch 2 sebanyak 56 orang, batch 3 sebanyak 66 orang dan Batch 4 sebanyak 25 orang. Dari jumlah 192 orang tersebut, Universitas Bengkulu telah meluluskan 125 orang dan telah dikembalikan untuk aktif bekerja di Instansinya masing-masing sebanyak 96 orang. Hamka juga menyampaikan pihaknya berharap seluruh alumni Program STAR BPKP ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan Pemerintah Daerah se Provinsi Bengkulu dapat memperoleh predikat WTP.

Sebelumnya, pada pagi hari Deputi Bidang Pengawasan PKD memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Program STAR BPKP yang masih dalam pendidikan. Judul dari kuliah umum yang disampaikan Gatot Darmasto kali ini adalah Opini LKPD, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Capaian WTP untuk Tahun 2016 per 31 Agustus 2017 yaitu 31 Provinsi, 271 Kabupaten, dan 72 Kota. Capaian ini sudah melewati target RPJMN 2019 yaitu sebanyak 29 Provinsi, 250 Kabupaten, dan 60 Kota. Sedangkan untuk capaian SPIP, baru empat Provinsi yang mencapai Level 3, yaitu Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Gatot juga menyampaikan peran APIP sebagai auditor internal pemerintah antara lain meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah, Mewujudkan peran APIP yang efektif (early warning systems, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tusi IP), Quality Assurance Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mengawal Program Strategis Pemerintah Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.