Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Rapat Konsolidasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Bengkulu
11 Agustus 2017 16:13:14 / bengkulu / dibaca: 599 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Kegiatan rapat konsolidasi tersebut diadakan di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Plt. Gubernur Bengkulu, Kapolda Bengkulu, Kajati Bengkulu dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Acara dibuka dengan pengenalan para narasumber tersebut oleh pembawa acara kegiatan dan kemudian selanjutnya diisi dengan acara pemaparan dari masing-masing narasumber.

Pemaparan pertama oleh Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Bram Brahmana, Beliau menjelaskan mengenai Visi dan Misi BPKP yang erat hubungannya dengan peningkatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP guna meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang efektif dan efisien. Selanjutnya Beliau memaparkan mengenai keadaan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu dari segi capaian laporan keuangan, skor maturitas SPIP, peningkatan kapabilitas APIP hingga pada pengelolaan keuangan desa di Provinsi Bengkulu yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes sesuai arahan KPK kepada para kepala desa. Tidak lupa Beliau juga menjelaskan mengenai upaya-upaya dalam peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP guna mewujudkan good government system.

Setelah pemaparan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dilanjutkan oleh Sendjun Manullang selaku Kepala Kajati Provinsi Bengkulu. Beliau menegaskan kembali mengenai mandat Presiden dalam upaya tindakan pencegahan korupsi. Sebagai langkah dalam menindaklanjuti upaya tersebut akhirnya dibentuklah Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai Lini Pencegahan, Pendampingan Hukum, Koordinasi dengan APIP, Monitoring dan Evaluasi serta Penegakan Hukum Reprseif. Tak lupa beliau juga menekankan pada moral diri, rasa malu dan dampak sosial yang akan terjadi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Beliau juga menjelaskan mengenai lambatnya pembangunan di Provinsi Bengkulu yang disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran yang hingga sampai saat ini hanya sebesar 39%, hal tersebut disebabkan oleh terlembatnya perencanaan, juknis yang terlambat dan masih adanyaa stigma ketakutan kriminalisasi.

Pemaparan selanjutnya dibawakan oleh Kapolda Provinsi Bengkulu Brigjen. Pol. Drs. Coki Manurung menegaskan pihak kepolisian akan siap melayani masyarakat publik dalam hubungannya terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karenanya Polda Bengkulu telah menerapkan elektronik sistem dalam pelayanan masyarakat, mulai dari e-samsat, e-sim hingga yang terbaru adanya aplikasi Camkoha yang berfungsi sebagai sarana aduan dan informasi dari masyarakat untuk pihak kepolisian khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Kapolda juga menjelaskan bahwa Bengkulu akan dijadikan sebagai Smart Cityyang nantinya disetiap jalan lintas kabupaten, tempat-tempat strategis akan terpantau melalui CCTV yang terhubung langsung dengan MarkaPolda Bengkulu. Dimana hal tersebut diharapkan dapat mengurangi praktek-praktek pungli di jalan raya dan tempat-tempat strategis lainnya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga akan mencegah dan memberantas praktek korupsi dan pungli yang ada di intern instansi mereka sendiri sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pada sesi terakhir pemaparan oleh narasumber dibawakan oleh Basaria Panjaitan yang juga selaku Wakil Ketua KPK Republik Indonesia. Di awal pemaparannya Beliau menjelaskan mengenai sejarah singkat terbentuknya KPK. KPK terbentuk karena disaat itu adanya ketidakpercayaan masyarakat dan institusi lainnya terhadap Penegak Hukum yang telah ada,diantaranya kepolisian dan kejaksaan. Setelah bercerita mengenai sejarah KPK beliau mengharapkan kepada seluruh elemen pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah agar menerapkan transparansi dalam pengelolaan kegiatan khususnya keuangan yang ada pada institusinya. Hal tersebut sebagai langkah awal dalam pencegahan korupsi yang dapat langsung dipantau oleh masyarakat. Beliau juga memberikan pessan kepada Kepala Daerah khususnya di Wilayah Provinsi Bengkulu agar dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi tauladan bagi masyarakat. Sebagai sosok panutan di daerah masing-masing sudah selayaknyalah Kepala Daerah dapat menegakkan peraturan yang berlaku sebagai payung dalam kegiatan bermasyarakat. Di penghujung pemaparan Beliau mengingatkan kembali bahwa akan menjerat setiap terpidana korupsi dengan Undang-undang tentang pencucian uang guna memberikan efek jera bagi setiap pelakunya.



Share      

Berita Terkait:

12 September 2017 17:12:45 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penyerahan Alumni dan Kuliah Umum Mahasiswa STAR BPKP Universitas Bengkulu oleh Deputi Bidang PKD
30 Mei 2017 15:00:55 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pembentukan Satgas Investigatif Kabupaten Bengkulu Tengah
10 Pebruari 2017 14:51:49 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Berantas KKN, Pemerintah Bengkulu Tengah Gandeng Bank Bengkulu dan BPKP Melalui Kasda Online
02 Pebruari 2017 14:39:33 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu kunjungi Bupati Seluma
19 Januari 2017 15:09:49 / bengkulu / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Perkenalkan Siskeudes ke Aparatur Desa, BPKP Rangkul Mahasiswa UMB