Dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, maka BPKP sebagai badan publik berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi kepada publik. Untuk memenuhi amanat tersebut kami selalu melakukan updating pada subdomain situs bpkp.go.id Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Situs ini telah memberikan unjuk kerja lewat kecanggihan teknologi informasi sehingga tidak disangsikan manfaatnya dalam membantu mengkomunikasikan segala kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam memberikan konstribusinya mewujudkan good governance melalui pengawasan maupun kegiatan pembinaan yang dilakukan dengan asistensi, pendampingan, bimbingan teknis pada instansi pemerintah pusat dan daerah yang ada di Provinsi Bengkulu.

Konstribusi BPKP telah dipertegas pula dengan adanya Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dimana setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel serta mengefektifkan pengawasan intern. Selain informasi mengenai kegiatan tersebut, dapat dikomunikasikan juga kegiatan unit penunjang non kedinasan yaitu Dharma Wanita, Koperasi serta task force kegiatan Kelompok Budaya Kerja di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

Kami membuka akses kepada stakeholders BPKP baik yang ada Provinsi Bengkulu maupun di luar Provinsi Bengkulu untuk memberikan informasi, saran, masukan bagi BPKP dalam upaya mengawal terwujudnya good governance.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum dan Humas serta Pusinfowas BPKP yang telah menyediakan space dan bandwidth yang memadai untuk kami dan Tim Humas Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang telah membuat dan mengisi subdomain ini. Semoga subdomain Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu bermanfaat dalam memberikan konstribusi melalui kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan unit penunjang bagi peningkatan kinerja BPKP.

Kepala Perwakilan,

MULYANA