Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Sejarah Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Sejarah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali tidak bisa dilepaskan dari sejarah BPKP Pusat pasca perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Perkembangannya diawali dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN), yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), maka kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya pada tahun 1966, dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan dimana DDPKN kemudian dikenal sebagai DJPKN, mempunyai tugas pengawasan meliputi seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

DJPKN di Bali semula berkedudukan di Singaraja, pada awal tahun 1978 seiring dengan perpindahan Ibukota Provinsi Bali ke Denpasar, maka DJPKN juga ikut pindah ke Denpasar yang berlokasi di Renon.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Begitupula dengan yang ada didaerah, dengan Keppres tersebut DJPKN Provinsi Bali ikut berubah status mengikuti perubahan struktur organisasi pusat menjadi Perwakilan BPKP, dan karena sudah mandiri dari Departemen Keuangan maka pada akhir tahun 1996 tepatnya tanggal 4 Desember 1996, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menempati gedung baru di Jalan Kapten Tantular Renon, Denpasar sampai sekarang.


Share   
PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi dan Aturan Pemeriksa
Wilayah Pengawasan
SDM
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Tugas dan Fungsi
Sejarah Singkat
Peraturan
Pengumuman Lelang - Baru
Pengadaan Barang dan Jasa
Revisi Pengadaan Barang dan Jasa
Program dan Kegiatan Bali
Rencana
Capaian
Produk dan Layanan
Download Materi
download Materi Siskeudes
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Kolom Download
LAKIP 2016
 
LRA 2016
TAPKIN 2016
 
Renstra 2015
Laporan Triwulanan Pemantauan Kinerja 2016 : 1, 2, 3, 4
Laptri Pemantauan Kinerja 2017 : I, II
TAPKIN Eselon III dan IV

 

 

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait