Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Focus Group Discussion Penyusunan Good Corporate Governance (GCG) untuk PDAM Digelar di Bali

Senin, 17 September 2012, bertempat di Aula Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Bali Kepala Perwakilan BPKP Mirawati Sudjono membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman  Good Corporate  Governance (GCG) untuk PDAM yang akan berlangsung sampai dengan Rabu, 19 September 2012. Acara pembukaan  dihadiri oleh Direktur Pengawasan BUMD Deputi Akuntan Negara, I Nyoman Sardiana yang dikuti oleh 10 Perwakilan termasuk Perwakilan BPKP Bali dan Satgas GCG Pusat. Sembilan Perwakilan lain yang ikut adalah Perwakilan BPKP Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan NTT.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan memberikan saran agar dalam diskusi memasukan juga kendala yang sering terjadi pada BUMD dimana hubungan Dewan Pengawas dengan Direksi jelas sangat berbeda dengan BUMN. Satu lagi menurut beliau yang perlu diperhatikan dalam penyusunan GCG adalah tentang SPI, dimana dalam BUMD SPI masih belum jelas Tugas Pokok mereka. PDAM Kota Denpasar sudah bersedia menjadi piloting implementasi GCG.

Kepala Perwakilan mengharapkan agar nantinya piloting dapat dilakukan di PDAM Kota Denpasar, dan berharap apabila implementasi GCG pada PDAM Kota Denpasar sudah berhasil, pasti akan berhasil pada PDAM yang lain karena tata kelola pastilah sejenis di seluruh PDAM se Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mirawati Sudjono juga memberikan usulan kalau di BUMN ada Peraturan Menteri sedangkan di PDAM Peraturan Menteri belum ada, maka dari itu agar dibuatkan usulan ke Pusat tentang Peraturan Menteri dari Mendagri agar pengelolaan GCG menjadi lebih jelas. Dan dalam akhir sambutannya, Kepala Perwakilan berharap agar FGD GCG PDAM ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan hasilnya dapat dimanfaatkan.

Dalam sambutan Direktur Pengawasan BUMD I Nyoman Sardiana mewakili Deputi Akuntan Negara mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang sudah bersedia menjadi tuan rumah acara FGD mengenai GCG PDAM. Kondisi PDAM, secara umum masih dalam tata kelola perusahaan yang perlu diperbaiki, kecuali PDAM yang besar sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu bimbingan dari BPKP. Dilihat dari tembusan surat tugas yang disampaikan ke Pusat tentang permintaan GCG, walaupun masih sebatas sosialisasi dan sebagainya, di Perwakilan sudah mempunyai pemahaman yang memadai. Namun demikian, perlu diseragamkan agar tidak berbeda setiap Perwakilan. Untuk itu, dibentuk Satgas GCG BUMD khususnya PDAM, yang masih memerlukan masukan dari Perwakilan dan Satgas GCG Pusat. Satgas GCG Pusat sudah menangani GCG BUMN yang secara umum mungkin GCG-nya sama tetapi di BUMD perlu disesuaikan lagi, karena BUMD masih masuk kelompok menengah ke bawah, sehingga GCG yang akan dibangun dan diimplementasikan ini sesuai dengan kebutuhan BUMD. Dengan demikian sasaran bisa tercapai dengan baik.

Selanjutnya I Nyoman Sardiana mengatakan bahwa dalam rancangan GCG yang dibuat Satgas adalah lebih banyak dalam bentuk membangun kesadaran BUMD untuk ber-GCG. Untuk itu dalam diskusi diharapkan masukan-masukan dari peserta FGD ini apa yang sebaiknya dimasukan, kelebihan dan kekurangan dari rancangan yang telah dibuat Satgas GCG BUMD, dan dari pengarahan yang fokus dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Setelah pedoman GCG terbentuk maka selanjutnya diimplementasikan yang akan di piloting-kan di PDAM Kota Denpasar, walaupun belum sempurna sehingga dari hasil piloting ini akan dapat menyempurnakan pedoman tersebut.

Program GCG telah disounding oleh Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dalama hal ini Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang sepakat agar BPKP mengembangkan PDAM. Mereka juga antusias apabila GCG juga diterapkan walaupun ada kendala ternyata GCG sudah ada yang mengembangkan, “Namun hal ini menjadi tantangan BPKP untuk segera menyelesaikan pedoman ini dan dapat diimplementasikan, serta dapat ditawarkan ke BPPSPAM dan PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia)”, tegas I Nyoman Sardiana.

Dalam akhir sambutannya, Direktur Pengawasan BUMD mengatakan bahwa evaluasi kebijakan terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berjalan ini dikaitkan dengan pencapaian target MDGs (Millenium Development Goals). Sebagaimana kita ketahui target MDGs 2015, cakupan pelayanan 68.87%, sementara dari hasil audit kinerja kita kemarin cakupan pelayanan khusus pada PDAM diluar penyediaan air minum swasta dan sebagainya itu baru 39%, itu jauh sekali. Maka kita coba melihat kendalanya melalui evaluasi tersebut, sehingga peran terhadap PDAM ini dapat kita tonjolkan dan mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah secara umum. I Nyoman Sardiana berharap agar diskusi dapat berjalan dengan baik, masukan-masukan sangat diharapkan dan diskusi ini akan dipandu oleh Albertus Purwadi dari Deputi Akuntan Negara.

Seketariat Humas Bali

Berita Terkait: