Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Prof. Dr. Mardiasmo : SPIP Instrumen Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
18 Juni 2011 00:59:34 / bali / dibaca: 2940 kali / Kat: SPIP

Salah satu permasalahan lemahnya tata kelola pemerintahan di Indonesia, baik di pemerintah pusat maupun daerah adalah belum adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Tujuan reformasi keuangan adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana salah satu instrumen yang diperlukan adalah adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Demikian ditegaskan oleh Kepala BPKP, Prof. Dr. Mardiasmo, yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) saat menyampaikan seminar tentang Implementasi Internal Control System pada Entitas Pemerintah setelah melantik dan mengukuhkan pengurus baru IAI Wilayah NTB periode 2011-2015 pada Hari Rabu (2/3/2011) di Mataram Nusa Tenggara Barat.
 

Menurut Mardiasmo, SPIP merupakan amanat dari paket Reformasi Keuangan Negara yang meliputi Undang-undang tentang Keuangan Negara, Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. SPIP menekankan pentingnya komitmen pimpinan, nilai etika dan penyatuan pandangan atas visi, misi dan strategi organisasi.

Lebih lanjut Mardiasmo menegaskan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan yang lemah antara lain ditunjukkan dengan penilaian auditor ekstern (BPK) yang masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun disclaimer, bahkan opini tidak wajar (adverse) terhadap laporan keuangan entitas pemerintahan pusat dan daerah. Sebagai gambaran, dalam pelaporan keuangan tahun 2009, dari 435 pemerintah daerah di Indonesia, baru 15 pemda atau 4% yang pelaporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lemahnya tata kelola pemerintahan di Indonesia juga ditunjukkan dengan masih maraknya praktik korupsi dan pelayanan publik yang belum baik serta penyerapan anggaran yang masih rendah. “Masih akutnya penyakit korupsi di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi tahun 2010 yang menempatkan Indonesia pada urutan 110 dan jauh berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Dalam hal Indeks Persepsi Korupsi ini, untuk lingkup Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam, Philipina, Kamboja, Laos serta Myanmar,” tegas Mardiasmo.

Pelantikan dan pengukuhan pengurus IAI Wilayah NTB dihadiri sekitar 150 akuntan dari berbagai kompartemen/kalangan dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Perwakilan BPK NTB, Pembantu Rektor III dan unsur Civitas Akademika Universitas Mataram serta beberapa pejabat dari BPKP Pusat dan Perwakilan Provinsi Bali. Dengan terbentuknya IAI Wilayah NTB ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi lingkungan sekitar dan memberikan nilai tambah secara konkrit kepada masyarakat. Prof. Dr Mardiasmo menyatakan memiliki komitmen untuk bersama-sama melibatkan seluruh unsur IAI dan mengantarkan profesi akuntan Indonesia ke era format baru organisasi IAI dalam rangka merespons dinamika profesi dan tantangan yang akan dihadapi di masa datang, baik yang bersifat nasional maupun global.

Sekretariat Humas BPKP Perwakilan Provinsi Bali



Share      

Berita Terkait:

13 Nopember 2013 11:36:37 / bali / dibaca: kali / Kat: SPIP
Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar Selenggarakan Diklat SPIP
09 Juli 2013 15:10:37 / bali / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pemkab Tabanan Bersama BPKP Sosialisasikan SPIP
24 Juni 2013 16:46:42 / bali / dibaca: kali / Kat: SPIP
Bersama BPKP, Pemkab Buleleng Gelar Sosialisasi SPIP
11 Juni 2013 07:46:30 / bali / dibaca: kali / Kat: SPIP
Closing kegiatan Percontohan Implementasi SPIP pada Kabupaten Badung dan Gianyar
04 Juni 2013 09:54:52 / bali / dibaca: kali / Kat: SPIP
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Adakan Sosialisasi SPIP di Pemda Gianyar


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi dan Aturan Pemeriksa
Wilayah pengawasan
SDM
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Tugas dan Fungsi
Sejarah Singkat
Pengumuman Lelang - Baru
Pengadaan Barang dan Jasa
Revisi Pengadaan Barang dan Jasa
Program dan Kegiatan Bali
Rencana
Capaian
Produk dan Layanan
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Kolom Download
LAKIP 2013
 
LRA 2012
TAPKIN 2014
 
 
 
 
 
 
Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80235
Telp. (0361) 243532
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi
 
 
 
ke awal
Kembali ke Halaman Awal