Workshop Peningkatan Maturitas SPIP Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Workshop-SPIP.gifNarasumber workshop adalah Ari Dwikora Tono dengan materi Penguatan Maturitas SPIP dan Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada dengan materi Implementasi SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimoderatori oleh Medijanto, Koordinator Pengawasan Bidang APD. Workshop secara resmi dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Dalam sambutan pembukaannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Tono mengatakan bahwa dalam periode waktu sekarang, bukan waktunya melakukan sosialisasi lagi, apalagi kondisi yang sudah mencapai level 3. Yang perlu kita lakukan adalah perlu terus meningkatkan pencapaian level 3 tersebut. “Dalam menerapkan unsur SPIP, pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan instansi pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah”, ujar Ari Dwikora.

Acara workshop dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber dari Provinsi Bali. Dalam paparannya I Wayan Sugiada mengatakan bahwa fokus peningkatan maturitas SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asetnegara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh Wayan Sugiada mengatakan bahwa Provinsi Bali dalam penerapan SPIP melakukan terobosan dengan mengimplementasikannya ke dalama Visi Pembangunan Daerah Bali ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Ari Dwikora Tono dalam paparannya mengatakan bahwa permasalahan yang sering dihadapi dalam implementasi SPIP adalah kepedulian dan komitmen instansi pemerintah atas sistem pengendalian intern berbasis risiko, pengendalian yang diterapkan sebatas compliance, belum dilakukan self assessment maturitas SPIP, dan belum terbentuknya budaya pada setiap pegawai di K/L/D untuk mengimplementasikan SPIP.

Lebih jauh Kepala Perwakilan mengatakan bahwa masih terdapat beberapa hal perlu diperhatikan bagi pemda, yang telah melakukan penilaian risiko dan mencapai maturitas SPIP level 3 seperti penilaian risiko masih bersifat formalitas dan belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengawasan, pejabat strategis belum dilibatkan dalam penilaian risiko serta belum terdapat kegiatan monitoring atas proses penilaian risiko. “Kalau masih sendiri-sendiri dalam melakukan penilaian risiko, maka risiko yang dihadapi tidak akan terdukung dengan baik ” jelas Ari Dwikora Tono

Acara Workshop ditutup dengan sesi tanya jawab narasumber dengan peserta (As)