Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Korsupgah: Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah di Provinsi Bali
29 Oktober 2019 17:16:21 / bali / dibaca: 196 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya meningkatkan kapabilitas APIP di lingkungan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Bali lewat Program Pengaduan Masyarakat (Dumas), KPK menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Provinsi Bali,  bertempat di Aula Jepun lantai III Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Bali (29/10).

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Workshop-KPK.gifWorkshop dibuka oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Tono dan Irban Inspektorat Provinsi Bali, Ngurah Putera yang mewakili Inspektur Provinsi Bali yang berhalangan hadir. Workshop akan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2019 dan diikuti oleh 51 orang peserta dari APIP Provinsi/Kabupaten/Kota se- Provinsi Bali.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam sambutannya menyampaikan kepada pimpinan KPK, 4 (empat) Fokus Kebijakan Pengawasan Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah diantaranya Peningkatan Kapabilitas APIP; Maturitas Implementasi SPIP; SIMDA; dan Sosialisasi/Bimtek Siskeudes. Khusus Peningkatan Kapabilitas APIP, sesuai target RPJMN yang berakhir tahun 2019 menetapkan Kapabilitas APIP level 3 dan Maturitas impelemtasi SPIP level 3.

Lebih jauh Ari Dwikora Tono menjelaskan tentang Maturitas Implementasi SPIP level 3 telah dicapai oleh seluruh pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Bali. Peningkatan Kapabilitas APIP belum ada yang mencapai level 3, namun demikian beberapa pemda sudah mencapai level 2+ dan BPKP terus melakukan pendampingan dan mendorong pemda melakukan self assessment dan beberapa APIP menyatakan telah mencapai level 3. Hasil self assessment yang dilakukan pemda akan dilakukan quality assurance oleh BPKP

Menurut Ari Dwikora, Kegiatan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP ini sangat inline dengan poros atau pilar Akuntabilitas Pemerintah Daerah, yaitu maturitas implementasi SPIP dan APIP Daerah yang kapabel. Untuk Kapabilitas APIP level 3 diharapkan APIP mampu melakukan audit kinerja, mampu melakukan penilaian 3E (efesien, efektif dan ekonomis) dan melakukan konsultansi di bidang Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Governance Risk and Control (GRC).

Dalam sambutan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan bahwa Workshop diselenggarakan oleh KPK bertujuan untuk meningkatkan Kapailitasi APIP Provinsi Bali dalam hal penanganan pengaduan dumas yang berindikasi tindak pidana korupsi dan mendeteksi dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini Wakil Ketua KPK berharap kepada APIP, dengan mengikuti workshop ini peserta dapat memilah-milah pengaduan tersebut, apakah itu administrasi, perdata atau pidana, supaya setiap pengaduan masyarakat yang diterima bisa dikonsultasikan dengan aparat penegak hukum apabila itu berhubungan dengan tindak pidana atau perdata.

Lebih jauh Basaria Panjaitan menegaskan bahwa tugas dari pengawas adalah mengawasi dimana bapak ibu bekerja, supaya bekerja sesuasi dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kelebihan seorang pengawas dibandingkan dengan pegawai lainnya adalah disamping dari segi ilmunya yang melebihi dari yang lain, juga harus disertai juga dengan keberanian. Apabila diketemukan kesalahan dalam pekerjaan, maka para pengawaslah yang harus membenahi. “Bila tidak punya keberanian maka jangan bekerja jadi pengawas”, tegas Basaria Panjaitan.

Narasumber kegiatan workshop ini berasal dari Kejati Bali, Direktorat Dumas KPK dan dari Korwas Investigasi, Ngatno dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali. (AS)



Share      

Berita Terkait:

10 Agustus 2018 16:03:56 / bali / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Dengan Koordinasi yang Baik Tingkatkan Peran APIP dan APH
25 Pebruari 2016 14:21:37 / bali / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Bersinergi dalam Kegiatan Untuk Wujudkan Efektivitas Dalam Tugas
23 Pebruari 2016 14:20:05 / bali / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Upaya Percepat Penyelesaian Kasus TPK, BPKP Bali Koodinasi Dengan Polda Bali
06 Nopember 2015 10:19:03 / bali / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
KPK Tingkatkan Kompetensi Aparat Penegak Hukum
06 Nopember 2015 10:18:00 / bali / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Membangun Budaya Bersih dengan National Anti Fraud Conference


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
Kalender Diklat
GALERI
Foto Kegiatan
Wisata
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait