Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Kelola Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0
25 Maret 2019 16:50:54 / bali / dibaca: 1142 kali / Kat: Evaluasi

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes 2.0, Perwakilan BPKP Provinsi Bali bersama Pemkab Gianyar melaksanakan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola  Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan di Ruang Sidang utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (19/3). Acara Workshop yang dibuka oleh Sekda Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya, didampingi Inspektur Gianyar, I Made Juanda, menghadirkan narasumber dari Anggota DPR-RI Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali Ida Putu Wedanajati, Kepala Perwakilan BPK-RI, Sri Haryoso Suliyanto, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Tono bersama Korwas APD Gede Eka Priyoga dan staf. Workshop Siskuedes versi 2.0 di ikuti oleh 121 orang peserta dari pimpinan OPD terkait, Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Sos_PBJ.gifSekda Wisnu Wijaya dalam membacakan sambutan Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan bahwa seiring dengan diberlakukannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya mengatur tentang keuangan desa, memberikan kewenangan yang sekaligus diikuti dengan tanggung jawab yang besar kepada desa dalam pengelolaan keuangan desa, “untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip transparasi dan akuntabilitas, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, maka salah satu yang diupayakan oleh pemerintah daerah adalah dengan memberikan motivasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dengan melaksanakan sistem Aplikasi Siskuedes” ujar Wisnu Wijaya.

Dalam diskusi panel yang dipandu oleh Inspektur Gianyar Made Juanda, Anggota DPR-RI Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan bahwa sesuai dengan Permendagri 113/2014, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. “Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa”, jelas Agung Rai.

Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus yang mewakili Kapolda Bali Ida Putu Wedanajati dalam paparannya menyampaikan bahwa implementasi peran POLRI untuk di tingkat desa diemban oleh Bhabinkamtibmas, yang di bekali dengan kemampuan yang lengkap. “Apabila ada laporan atau aduan dari masyarakat, pihak kepolisian akan turun untuk menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, dan menganalisanya, bersama BPKP melakukan audit investigasi, apabila ada indikasi korupsi akan dilanjutkan dengan proses penindakan sesuai dengan UU tindak pidana korupsi, jelas Wedanajati.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, mengatakan bahwa Siskeudes dibangun untuk membantu dan mempermudah Kepala Desa dalam pembuatan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dana desa yang berlaku, apabila para Kepala Desa telah menggunakan siskeudes dengan sendirinya sudah melaksanakan semua peraturan perundangan terkait dana desa. Dengan Aplikasi Siskeudes, tanpa harus melihat peraturan dan perundangan yang terkait dengan pelaporan, operator tinggal mengoperasikan transaksi di dalam aplikasi dan akan menghasilkan laporan yang diinginkan.

Lebih jauh Gatot Darmasto mengatakan, evaluasi implementasi aplikasi siskeudes tahun 2018, bersama DPR-RI, BPK-RI dan POLDA periode Januari – Desember 2018 telah dilaksanakan sebanyak 101 kegiatan tersebar di 101 Kab/Kota 21 Provinsi, dengan peserta Workshop sebanyak 21.598 orang yang berasal dari Kepala Desa, Camat, OPD, dan pendamping Desa. “Untuk pengembangan selanjutnya Aplikasi Siskeudes akan bekerjasama dengan Kemenkeu agar bisa interkoneksi dengan Aplikasi OM SPAN Kemenkeu, interkoneksi dengan Aplikasi Kompilasi Nasional (Sipades), integrasi dengan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), serta akan meningkatkan Fitur Perpajakan yang interkoneksi dengan Aplikasi e-Billing sehingga akan memudahkan dalam pembayaran pajak”, ujar Gatot Darmasto.

Acara Workshop ditutup dengan sesi tanya jawab narasumber dengan peserta (As)



Share      

Berita Terkait:

15 Agustus 2018 16:19:49 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang efisien, efektif, terbuka Dengan Siskeudes
23 Juli 2018 07:50:48 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Jembrana Kedua Terbaik Se Indonesia Terapkan Dana Desa
17 Mei 2018 08:29:02 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan dengan Siskeudes
15 Mei 2018 16:12:17 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes
30 April 2018 09:04:52 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Atasi Keterbatasan SDM dan Perangkat Desa dengan Aplikasi Siskeudes


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
Kalender Diklat
GALERI
Foto Kegiatan
Wisata
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait