Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

BPKP Bali Siap Dukung Bawaslu Terapkan SPIP
01 Pebruari 2019 10:19:34 / bali / dibaca: 710 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

“Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, tentunya kita akan menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Risiko perlu dikelola dengan baik, perlu diidentifikasi, dirancang rencana pengendalian atas potensi risiko yang akan terjadi,” demikian sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono pada acara Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Hotel Aston Jalan Gatot Soebroto, Denpasar

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Sos_PBJ.gifKegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu-RI Gunawan Suswantoro, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar, Kepala Humas dan Pengawas Internal Bawaslu RI, Ferdinand Sirait juga menghadirkan BPK RI, Kejagung dan Mabes Polri, Komisi II DPR RI, Pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan staf. Sosialisasi yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti 376 orang yang terdiri dari komisioner, kepala sekretariat, bendahara Bawaslu provinsi, kabupaten/kota serta pejabat dan staf Bawaslu se- Indonesia.

Kegiatan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibuka oleh Ketua Bawaslu RI Abhan, yang dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini sangat penting bagi Bawaslu. Disamping sukses mengawasi Pemilu 2019 juga harus sukses dalam mengelola keuangan. Pengawasan Pemilu 2019 tidak mudah karena Pemilu tahun 2019 paling komplek yaitu dengan 5 surat suara, dinamis dan ketatnya kontestasi seperti keserentakan dengan Pileg dan Pilpres 2019. “Untuk itu kita selaku pengawas Pemilu harus bekerja keras guna mewujudkan Pemilu 2019 yang damai dan sukses”, jelasnya.

Kepala Humas dan Pengawas Internal Bawaslu RI, Ferdinand Sirait dalam sambutannya mengatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dan tugas mengawal pelaksanaan pemilu, untuk itu diperlukan kemampuan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan juga punya kemampuan mengelola manajemen internal. "Kita me-refresh kembali pengetahuan jajaran Bawaslu dengan melaksanakan Sosialisasi SPIP saat ini, melaporkan LHKPN serta tidak menerima gratifikasi," ujar Ferdinand.

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Siswantoro dalam sambutannya mengatakan bahwa SPIP ini merupakan bagian pengawasan internal dengan membangun sistem aplikasinya, menyusun peraturan barang bukti penyitaan pemilu, “SPIP perlu dilaksanakan dalam menjaga marwah Bawaslu. Jangan sampai gara-gara gratifikasi Bawaslu tercoreng," ujar Gunawan.

Lebih jauh Gunawan Siswantoro mengatakan bahwa Bawaslu saat ini mengelola anggaran besar. "Bawaslu mengelola anggaran Rp 8,6 triliun tahun 2019. Maka kita wajib meningkatkan kualitas kinerja. Sehingga WTP bisa diraih Bawaslu. Ini pentingnya sosialisasi SPIP. Jadi harus teliti dan hati-hati," pungkas Gunawan.

Ari Dwikora Tono yang mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK , mengatakan bahwa salah satu target RPJM adalah tingkat Maturity Level SPIP pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mencapai Level 3 pada tahun 2019. Untuk itu BPKP berharap Bawaslu dapat mencapai target tersebut melalui upaya bersama di setiap unsur dalam organisasi Bawaslu. dalam mencapai target tersebut, BPKP sebagai Pembina SPIP siap membantu Bawaslu melalui kegiatan bimbingan teknis antara lain dalam rangka menyusun Penilaian Risiko.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali juga mengatakan bahwa risiko perlu dikelola dengan baik, yaitu diidentifikasi dan dirancang rencana pengendalian atas potensi risiko yang akan terjadi. Pada kegiatan ini, BPKP akan melakukan pendampingan atas penerapan manajemen risiko di lingkungan Bawaslu serta melakukan penggalian daftar risiko mulai level Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu kabupaten/Kota. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan potensi risiko yang mungkin terjadi akan dapat dideteksi dan dilakukan kegiatan penanganan sehingga dapat dikendalikan dengan baik.”Perwakilan BPKP sebagai pelaksana teknis didaerah akan melakukan pengawasan pengelolaan dana Pemilu pada level satker K/L di daerah serta melakukan audit/reviu bersinergi dengan APIP terkait, “ tutup Ari Dwikora. (AS).



Share      

Berita Terkait:

09 Nopember 2018 10:35:04 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
BPKP Bali Gelar Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern PBJ Pemerintah
16 Nopember 2017 14:20:56 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Tingkatkan Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes
01 Juni 2016 12:39:05 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Difasilitasi KPK, Seluruh APIP dan APH Merapat ke Perwakilan BPKP Prov. Bali
06 Nopember 2015 13:16:47 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Peran Perempuan Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi
11 September 2015 08:20:57 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
SEKKOT DENPASAR : Dengan Sospak, Minimalkan Kesalahan dalam Pengelolaan Keuangan


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
Kalender Diklat
GALERI
Foto Kegiatan
Wisata
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait