Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

BPKP Bali Gelar Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern PBJ Pemerintah
09 Nopember 2018 10:35:04 / bali / dibaca: 35 kali / Kat: Sosialisasi

Untuk meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP) dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dalam rangka mengantisipasi dan menyikapi Peraturan Pemerintah yang baru Nomor  16 tahun 2018 tentang PBJ, Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengundang seluruh Inspektur se Provinsi Bali untuk mengikuti sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern PBJ di Aula Jempiring Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang berlangsung selama 2 hari  dari tanggal 7 November 2018 sampai dengan 8 November 2018 (7/11).

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Sos_PBJ.gifKegiatan Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern PBJ dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Tono bersama Kepala Pusdiklatwas BPKP, Joko Prihandono yang pada kesempatan ini sebagai Narasumber. Kegiatan ini diikuti oleh 55 orang peserta yang terdiri dari 24 orang dari Inspektorat se-Bali, dengan 6 Inspekturnya yang hadir (Provinsi Bali, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Tabanan dan Jembrana) dan peserta dari BPKP sebanyak 31 orang.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengatakan Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui aparat pengawas internnya. BPKP sebagai APIPnya Presiden, sesuai Kepres 192 tahun 2014 diberikan amanah untuk merumuskan kebijakan nasional pengawasan intern atas Akuntabiltas Keuangan Negara, Keuangan Daerah juga terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

APIP harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi. Salah satu perubahan yang terjadi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan peraturan tersebut juga memunculkan praktik-praktik baru pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tentunya memerlukan kesiapan peran APIP dalam melakukan pengawasan.

Lebih jauh Ari Dwikora mengatakan bahwa Perpres PBJ yang baru, telah mengadopsi hal-hal baru diantaranya pengembangan e-market place, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik yang lebih intensif, serta mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Kita sebagai APIP juga ikut berbenah dan memahami untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan intern dengan lebih baik dan akuntabel. APIP harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi. “Dalam rangka itulah kami undang para inspektur agar bisa lebih memahami pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern atas PBJ, yang mencakup audit PBJ, probity audit, reviu dan evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya pada pengadaan barang/jasa”, ungkap Ari Dwikora Tono.

Pedoman pengawasan intern atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan intern atas PBJ, dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik melalui pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah, serta prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari para Narasumber, yang dimulai dari Joko Prihandono, Syukri, dan Siska Yulandari dari Satgas Pengawasan Intern PBJ serta Andhika Rangga Lazuardi dari LKPP.(AS).



Share      

Berita Terkait:

16 Nopember 2017 14:20:56 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Tingkatkan Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes
01 Juni 2016 12:39:05 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Difasilitasi KPK, Seluruh APIP dan APH Merapat ke Perwakilan BPKP Prov. Bali
06 Nopember 2015 13:16:47 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Peran Perempuan Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi
11 September 2015 08:20:57 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
SEKKOT DENPASAR : Dengan Sospak, Minimalkan Kesalahan dalam Pengelolaan Keuangan
26 Juni 2015 11:06:14 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di DPRD Badung


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
Kalender Diklat
GALERI
Foto Kegiatan
Wisata
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait