Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Sinergikan laporan keuangan desa dengan sistem aplikasi yang sama
23 Agustus 2018 07:59:17 / bali / dibaca: 728 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta telah membuka <em>Workshop</em> Evaluasi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Kamis (9/8), di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung. Hadir sebagai narasumber anggota Komisi XI DPR-RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Plt Kepala Perwakilan BPK-RI Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Kasubdit Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedanajati. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono  dan jajarannya, Sekda Badung Adi Arnawa beserta jajaran SKPD Pemkab Badung.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/siskeudes-Badung.gifBupati Giri Prasta dalam sambutannya mengemukakan bahwa Kabupaten Badung sudah ikut dan melaksanakan salah satu program NAWACITA yang dicanangkan Presiden RI yakni membangun Indonesia dari daerah pinggiran, artinya membangun Indonesia itu dari Desa. Bupati berharap Aplikasi Siskeudes dapat diterapkan secara online di Kabupaten Badung, sehingga transparasi APBDes bisa dilakukan dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh Bupati Badung mengatakan bahwa jika aplikasi ini dilaksanakan dengan baik maka desa akan maju dan menjadi berdikari, termasuk tingkat kesejahteraan akan muncul dengan sendirinya karena pola ini bisa dilakukan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, tata kelola, dan pelaporan. Aplikasi Siskeudes ini merupakan sistem keuangan desa yang pasti akan bersentuhan dengan hukum, untuk itu para Perbekel diharapkan bekerja dengan baik dan benar. “Untuk menghindari permasalahan hukum tersebut, ya jangan dilanggar, kalau berani melanggar, silahkan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” tegas Giri Prasta.

Agung Rai Wirajaya dalam paparannya menyampaikan bahwa sistem keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini dalam implementasinya diharapkan menghidupkan desa, yang juga sesuai dengan Program Nawacita Presiden RI Joko Widodo yaitu membangun desa menuju kota. “Ekonomi desa ditingkatkan agar masyarakat desa dalam melakukan komunikasi maupun distribusi pengiriman bahan baku pangan ke kota dapat berjalan dengan baik meskipun banyak desa jaraknya jauh dan terisolir,” ujar Rai Wirajaya.

Lebih jauh Rai Wirajaya menjelaskan bahwa Komisi XI DPR RI bersama BPK RI dan BPKP ingin mensinergikan laporan keuangan desa di seluruh Indonesia dengan sistem aplikasi yang sama. Karena itu, dibuatkanlah sistem keuangan desa yang mudah difahami, digunakan, dipelajari, dan mudah diimplementasikan penyusunan dan pelaporan keuangannya. “Di tahun 2018 ini akan diawasi dan diperiksa oleh BPK RI untuk melihat implementasi yang telah dilaksanakan oleh para kepala desa, apakah ada kelemahan dan kekurangan yang perlu disikapi dari sistem keuangan desa ini,” jelasnya

Dalam paparannya Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan bahwa sesuai dengan salah satu program Nawacita dari Presiden RI, bahwa pembangunan dimulai dari daerah pinggiran. Kenapa dari pinggiran, karena selama 30 tahun terakhir program-program pemerintah yang telah dilaksanakan belum menyentuh kesejahteraan masyarakat desa. “Pemerintah mencoba memulainya dari Desa dengan harapan pengelolaan keuangan tersebut dapat meningkatkan sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat,” ujar Ngurah Satria.

Pada kesempatan tersebut Ngurah Satria berharap agar semua Kepala Desa bisa merubah mindset yang selama ini difahami. “Setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pemerintah itu perlu pertanggungajawabanya dan diwajibkan untuk membuat laporan keuangannya, sejauh mana kegiatan tersebut digunakan sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya

Pada kesempatan tersebut Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedanajati menjelaskan tentang potensi-potensi kerawanan yang mesti dihindari agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa seperti pada proses pencairan dana atau anggaran, proses kegiatan swakelola, pada saat pembangunan (konstruksi), dan penggelapan dan pemalsuan dengan menggunakan kegiatan fiktif.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dalam paparannya mengatakan bahwa kontribusi BPKP dalam mengawal akuntabiltas keuangan desa berupa pengembangan pedoman bimkon pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sederhana (SISKEUDES) dan SIA BUMDes, melakukan bimtek dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa dan BUMDes, memberi masukan – masukan kepada regulator seperti Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes PDTT dan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa. “Aplikasi Siskeudes ini dibangun dari gabungan seluruh peraturan dan perundang-undanganan yang disatukan dalam satu aplikasi, untuk memudahkan akuntabilitas pelaporan keuangan desa, tinggal entry transaksi sudah langsung muncul laporan sesuai dengan laporan yang diinginkan”, ucap Gatot Darmasto.

Workshop Evaluasi Aplikasi Siskeudes diakhiri dengan sesi tanya jawab (AS).



Share      

Berita Terkait:

16 Agustus 2018 10:10:16 / bali / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pengawalan Dana Desa Dengan Aplikasi Siskeudes
10 Maret 2017 11:18:58 / bali / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Perkuat Tata Kelola, BKKBN Bali laksanakan MOu dengan BPKP Bali
07 Maret 2016 11:42:26 / bali / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Bali dan Pemkab Badung Komit Membangun Dari Desa
06 Nopember 2015 10:22:48 / bali / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP dan Pemprov Bali Tanda tangani MoU Piloting Capability Review
05 Agustus 2015 14:20:20 / bali / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
IPD dan UNUD Gandeng Perwakilan BPKP Bali Tuntaskan Permasalahan


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
Kalender Diklat
GALERI
Foto Kegiatan
Wisata
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait