Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Jembrana Kedua Terbaik Se Indonesia Terapkan Dana Desa
23 Juli 2018 07:50:48 / bali / dibaca: 1415 kali / Kat: Evaluasi

“Terkait dengan penggunaan Dana Desa, Kami sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya, yakni sebagian besar masih pada bidang Pembangunan Desa dan sebagian lagi di bidang pemberdayaan masyarakat. Atas pelaksanaan pembangunan desa melalui Dana Desa tersebut, tahun lalu Pemerintah Kabupaten Jembrana mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo sebagai Kabupaten kedua terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan Dana Desa” demikian sambutan Bupati Jembrana yang disampaikan oleh Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan dalam pembukaan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes yang digelar di Aula Jimbarwana Pemkab Jembrana Jumat (13/7), dan dihadiri oleh 130 orang peserta dari Kepala Desa dan Sekdes, Camat,  SKPD  dan unit terkait se Kabupaten Jembrana.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Siskeudes-Karangasem.gifWorkshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes yang mengambil tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes, menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Tutik Kusuma Wardani anggota DPR-RI Komisi XI, AKBP Ida Putu Wedanajati dari Polda Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Jembrana juga mengatakan bahwa dari hasil evaluasi yang dilaksanakan Pemda Jembrana, Siskeudes dirasakan sangat membantu sekali dalam menyelesaikan administrasi namun demikian Wakil Bupati berharap agar Aplikasi Siskuedes ini dapat mengakomodir dan mengikuti perubahan yang terjadi. Made Kembang Hartawan meminta kepada seluruh peserta, agar serius mendengarkan dan aktif bertanya jika menemukan sebuah permasalahan, sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Diskusi panel yang dipandu Kepala Dinas BPMD, I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, anggota DPR-RI Komisi XI Tutik Kusuma Wardani dalam paparannya mengatakan Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan pemerintah terhadap kesatuan masyarakat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul / hak tradisional. “Disamping itu dana desa bertujuan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud implementasi Nawacita, khusunya cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI”, jelas Tutik.

Narasumber selanjutnya adalah dari Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto. BPKP selaku aparat pengawasan internal pemerintah, ikut mengawal apa yang telah menjadi program dari pemerintah, dalam kaitannya dengan pengelolaan dana Desa dengan sebaik-baiknya yaitu dengan menerbitkan Aplikasi Siskeudes yang telah dipakai oleh aparat Desa selama ini, disamping menerbitkan buku-buku pedoman atau juklak yang dapat membantu dalam pengoperasian Siskeudes, juga melakukan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan tata kelola BUMDes.

AKBP Ida Putu Wedanajati Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali, dalam paparannya mengatakan bahwa Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Dalam hal ini Peran Polri mendasari setiap arah dan kebijakannya selalu berpijak pada strategi sesuai dengan ranah Kepolisian sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat serta menegakkan hukum, untuk itu segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa termasuk ranah tipikor karena dilakukan oleh penyelenggara negara dan termasuk lingkup keuangan Negara. “Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah termasuk penyelenggaran pemerintah daerah yang tidak luput dari jerat hukum apabila melakukan Tipikor”, ungkap Wedanajati.

Sementara itu, Plt.Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan hasil yang di dapat oleh Jembrana yang berupa pujian dari presiden dan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) hal tersebut tentunya atas peran perangkat desa, secara tidak langsung. Karena untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai komponen termasuk desa.

Workshop diakhiri dengan sesi tanya jawab para peserta dengan narasumber (AS).



Share      

Berita Terkait:

25 Maret 2019 16:50:54 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0
15 Agustus 2018 16:19:49 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang efisien, efektif, terbuka Dengan Siskeudes
17 Mei 2018 08:29:02 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan dengan Siskeudes
15 Mei 2018 16:12:17 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes
30 April 2018 09:04:52 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Atasi Keterbatasan SDM dan Perangkat Desa dengan Aplikasi Siskeudes


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
Kalender Diklat
GALERI
Foto Kegiatan
Wisata
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait