Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan dengan Siskeudes
17 Mei 2018 08:29:02 / bali / dibaca: 166 kali / Kat: Evaluasi

Dalam upaya memantapkan pengelolaan dana desa, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten  Karangasem menggelar “Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes” di Ruang Sabha Widya Praja Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemda Karangasem diikuti oleh 150 orang peserta dari para pimpinan OPD terkait, para Camat dan para Perbekel serta Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Siskeudes-Karangasem.gifWorkshop dibuka oleh Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi mewakili Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumantri yang berhalangan hadir, menghadirkan narasumber dari Anggota DPR-RI Komisi XI, Tutik Kusuma Wardhani, Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Trikusumo Nugroho, Wadir Binmas Polda Bali, AKBP Ni Wayan Sri Yudayatni, dan dari BPKP yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II, Bea Rejeki Tirtadewi. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Tono dan jajarannya, Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, serta dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekda Karangasem mengatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa selama ini di 75 Desa se Kabupaten Karangasem sudah menggunakan dan menerapkan Aplikasi Siskeudes dengan baik dalam penyusunan perencanaan anggaran sampai dengan penatausahaan dan pelaporannya. “Tentu hal ini tidak lepas dari dukungan segenap aparatur Pemerintah Desa dengan tim pendamping Desa yang telah berusaha semaksimal mungkin mengawal dan membina Desa demi tertibnya pengelolaan keuangan Desa”, ucap Adnya Mulyadi mewakili Bupati.

Lebih jauh Bupati Karangasem berharap agar Pemerintah Desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. “Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ungkap Bupati.

Di akhir sambutannya Bupati menegaskan kembali kepada para Perbekel yang hadir dalam acara ini untuk menyimak dengan seksama informasi dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa, agar jangan sampai menyimpang dan menyalahi peraturan peundang-undangan yang berlaku. “ Hilangkan rasa kekhawatiran dan takut dalam pengelolan keuangan desa, tetap yakin dan terbuka serta transparan terhadap masyarakat”, pungkas Bupati

Setelah penyerahan cinderamata dari Pemda Karangasem ke Narasumber serta dari Perwakilan BPKP Provinsi Ke Pemda Karangasem dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderatori oleh Sekda Karangasem. Dalam paparanya Anggota DPR-RI Komisi XI, Tutik Kusuma Wardhani mengatakan bahwa dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa diberi kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa “Pengelolaan dana desa ini harus mampu menekan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran dan mencegah urbanisasi dari desa ke kota,”, ujar Anggota Komisi XI Dapil Bali.

Begitu besar peran yang diterima oleh Desa tentu harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP, yang dipergunakan untuk kebutuhan pengelolaan Dana Desa. “Untuk itu Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan, mengkoordinasikan dan mengimplementasikannya dalam upaya meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,” harap Tutik.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II, Bea Rejeki Tirtadewi dalam paparanya mengatakan salah satu tujuan dari pengawalan keuangan desa adalah memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan Pemerintah, selain itu Pemerintah Desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Dari hasil monitoring evaluasi Siskeudes sampai dengan 27 April 2018 di Kabupaten Karangsem sebanyak 75 Desa atau mencapai 100% telah menggunakan Aplikasi Siskeudes. Namun demikian Bea Rejeki Tirtadewi berharap agar Permasalahan dalam penggunaan dana desa yang sering terjadi seperti penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai prioritas, pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dapat segera ditindaklanjuti dengan sebaik mungkin, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporannya.

Wadir Binmas Polda Bali Ni Wayan Sri Yudayatni dalam paparannya menyampaikan bahwa peran Polri dalam mengawal dana desa disini bukan dalam hal memeriksa Keuangan Desa tetapi Polri berperan menjaga keamanan yang kondusif, mencegah dan mengajak untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut. Kaitannya dengan pembanguna desa, Polda Bali telah memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di seluruh Bali, berawal dari Bhabikamtibmas, Babhin ke Polsek, Polsek ke Polres dan selanjutnya data ada di Polda.

Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali Yulindra Trikusumo Nugroho menyatakan bahwa sumber pendapatan keuangan desa cukup banyak, namun BPK hanya mengaudit dana desa saja, sedangkan dana lain yang digunakan di Desa, BPK mempersilahkan inspektorat Kabupaten Karangasem untuk melakukan audit, karena keterbatasan personel yang ada di BPK saat ini. Pada intinya Dana Desa harus dikelola dengan baik, efeisien dan menimbulkan efek multiplyer terhadap desa dengan menerapkan prinsip partisipasif, berkeadilan, dan swakelola berbasis sumber daya desa. “Kebijakan pemeriksaan BPK terhadap Dana Desa ada 4 (empat) aspek, yaitu ketepatan jumlah penyaluran, ketepatan waktu penyampaian, ketepatan penggunanan, ketertiban penyampaian laporan. Kebijakan tersebut dijabarkan oleh pelaksana di lapangan, dengan melakukan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaaan dengan Tujuan Tertentu”, ungkap Yulindra Trikusumo

Acara workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes diakhiri dengan sesi tanya jawab narasumber dengan peserta (AS).



Share      

Berita Terkait:

23 Juli 2018 07:50:48 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Jembrana Kedua Terbaik Se Indonesia Terapkan Dana Desa
15 Mei 2018 16:12:17 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes
30 April 2018 09:04:52 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Atasi Keterbatasan SDM dan Perangkat Desa dengan Aplikasi Siskeudes
26 April 2018 11:14:13 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mengolala Keuangan Desa Dengan Asas Transparan, Partisipatif dan Akuntabel Menggunakan Siskeudes
26 Pebruari 2015 14:39:54 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kaper Bali serahkan Laporan Pengawasan Tahun 2014 ke Gubernur Bali


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait