Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Mengolala Keuangan Desa Dengan Asas Transparan, Partisipatif dan Akuntabel Menggunakan Siskeudes
26 April 2018 11:14:13 / bali / dibaca: 120 kali / Kat: Evaluasi

Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan seberkas cahaya terang dalam roda Pemerintahan Desa, membuat Desa bermetamorfosis dari obyek menjadi subyek pembangunan,  demikian sambutan Bupati Bangli, I Made Gianyar dalam Pembukaan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes di Gedung BMB (Bukti Mukti Bakti) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli (23/4) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora dan jajarannya

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Siskeudes-Bangli.gifAcara Workshop yang diprakarsai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali bekerjasama dengan Pemda Bangli diikuti oleh 148 orang peserta dari SKPD dan Kepala Desa se-Kabupaten Bangli, dengan menghadirkan narasumber dari Anggota DPR-RI Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, BPK Perwakilan Provinsi Bali yang diwakili oleh Kasub Auditorat Bali 2, I Gusti Ngurah Satria Prawira, serta Kapolda Bali yang diwakili oleh Dirbinmas Polda Bali, Kombespol I Gusti Ngurah Gunawan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bangli mengatakan bahwa Pemerintah Bangli sangat berkomitmen dalam pelaksanaan pembangunan dengan melakukan pengelolan keuangan yang benar dilandasi asas transparan, partisipatif dan akuntabel. “Asas tranparan menyiratkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan penuh keterbukaan, agar masyarakat mengetahui pengelolaan keuangan di desanya. Sementara asas partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat ikut terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa,” terang Bupati Bangli.

Pada akhir sambutannya I Made Gianyar, mengatakan bahwa tata kelola keuangan desa di Bangli selama ini sudah mendapat prestasi. Ini dibuktikan dengan diraihnya peringkat keenam terkait dengan tata kelola keuangan daerah dan prestasi para desa mengelola dan menyerap dana desa dengan menggunakan Siskeudes. “Prestasi inilah yang membuat Bangli mendapatkan kucuran dana insentif daerah hingga Rp 52 miliar dari pemerintah pusat”, pungkas Bupati.

Sementara dalam diskusi panel, Anggota DPR-RI Komisi XI, Rai Wirajaya memberikan apresisasi kepada desa-desa di Kabupaten Bangli yang terdepan menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini tentu sangat positif untuk kemajuan pembangunan dan pengelolaan sistem keuangan di desa. “Saya ucapkan selamat karena Bangli mampu meraih opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Hal ini diraih atas kerja semua pihak di Pemkab Bangli termasuk desa yang sukses menerapkan siskeudes,” papar Rai Wirajaya.

Pada kesempatan itu BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Prawira dalam paparannya mengatakan bahwa aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa, walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Ngurah Satria berharap agar para Perbekel dapat menggunakan dana desa yang besar tersebut untuk dikelola dengan baik dan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. “Penyampaian Penyusunan laporan semester I paling lambat adalah bulan Juli minggu ke-4, apabila terlambat akan berdampak pada penerimaan atau penyaluran dana berikutnya, sehingga berdampak luas ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya”, jelas Ngurah Satria Prawira.

Ngurah Satria Prawira dalam akhir paparannya mengatakan permasalahan pengelolaan dana desa yang sering terjadi diantaranya adalah data tidak update, penggunaan tidak sesuai prioritas, permasalahan bukti SPJ tidak memadai, serta pengadaan tidak sesuai ketentuan.

Dalam paparannya, Kombes Pol. I Gusti Putu Ngurah Gunawan mengatakan pembangunan merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mutlak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan secara nasional, implementasi peran Polri dalam pelaksanaan pembangunan di desa dilaksanakan oleh fungsi fungsi Kepolisian dan untuk di tingkat Desa di emban oleh Bhabinkamtibmas yang merupakan kepanjangan Polri di Desa yang di bekali dengan kemampuan yang lengkap. “Polri melalui peranannya akan mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut melalui upaya preemtif, preventif, dan represif,” ujar Ngurah Gunawan.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada Kabupaten Bangli yang telah memperoleh WTP tahun 2016, dan bisa menjadi awal untuk mendapatkan WTP selanjutnya, namun demikian jangan terlena dengan WTP, karena tidak selamanya dan terus menerus akan dapat WTP, tergantung dari bagaimana Pemda melaksanakan akuntabilitas keuangan dan akuntabiltas kinerja, termasuk didalamnya akuntabiltas penggunaan dana desa.

BPKP Bekerjasama dengan Kemendagri tahun 2015 telah menyusun Aplikasi Siskeudes dan mengintruksikan seluruh Desa di Indonesia agar menggunakan Siskeudes, dimana sekarang 88,33% sudah menggunakan aplikasi Siskeudes dan di Bali sudah 100% menggunakan Aplikasi Siskeudes. “Disamping itu ada aplikasi SIABumdes yang dibuat khusus untuk Badan Usaha Desa dan diberikan gratis kepada Pemerintah Desa, dan dengan menguasai dua aplikasi tersebut sudah bisa melakukan pertanggungjawabkan penyusunan laporan keuangan desa” jelas Deputi PKD

Dalam akhir paparannya Gatot Darmasto menekankan agar membentuk Satgas/Admin Tingkat Kab/Kota dan/atau Tingkat Kecamatan, harmonisasi Perkada Keuangan Desa dengan System Requirement Siskeudes, Bimtek Pelatihan Siskeudes yang Efektif, Forum Komunikasi dan Diskusi Siskeudes via Medsos, Pembentukan Klinik Desa, serta berkoordinasi dan Komunikasi dengan Perwakilan BPKP. Deputi berharap agar perangkat Desa dapat segera melakukan penyusunan SOP pelaksanaan aplikasi Siskeudes, serta melakukan backup database secara rutin untuk menghindari risiko kehilangan data.

Selanjutnya, kegiatan Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes dilakukan diskusi dengan peserta workshop dan diakhiri dengan pemberian plakat kepada para Narasumber dan dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah.(AS)



Share      

Berita Terkait:

17 Mei 2018 08:29:02 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan dengan Siskeudes
15 Mei 2018 16:12:17 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes
30 April 2018 09:04:52 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Atasi Keterbatasan SDM dan Perangkat Desa dengan Aplikasi Siskeudes
26 Pebruari 2015 14:39:54 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kaper Bali serahkan Laporan Pengawasan Tahun 2014 ke Gubernur Bali
14 Pebruari 2014 08:29:31 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2013 kepada Gubernur Bali


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait