Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Tingkatkan Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes
16 Nopember 2017 14:20:56 / bali / dibaca: 5849 kali / Kat: Sosialisasi

Sebagai upaya lebih memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pengelolaan dana desa yang begitu besar perlu dilakukan pembinaan kepada desa secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu Perwakilan BPKP Provinsi Bali bekerjasama dengan Pemerintah Buleleng serta menghadirkan Komis XI DPR-RI yang diwakili Tutik Kesuma Wardani, Kapolda Bali yang diwakili oleh AKBP Ida Putu Wedanajati Kasubdit III Tipidkor Reskrimsus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bali, diwakili oleh I Nyoman Edy Subagiartha, Kasi Pengelolaan dan Aset Pemdes sebagai Narasumber dalam Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Siskeudes bagi Aparatur Pemerintahan Desa se-Kabupaten Buleleng.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/sossiskeu.gifSosialisasi yang diselenggarakan di Gedung Gusti Ketut Puja atau sering disebut Gedung IMACO, eks Pelabuhan Buleleng (14/11/2017) ini dihadiri oleh seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Buleleng dan dibuka oleh Sekda Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Bonny Anang Dwijanto, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Sudiro dan jajarannya.

Dalam pidato pembukaannya Bupati Buleleng yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Buleleng sangat mengapresiasi kepada Komis XI DPR-RI bersama BPKP yang telah memprakarsai terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Siskeudes di Kabupaten Buleleng.

Bupati berpesan kepada Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder masyarakat desa, utamanya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa agar senantiasa dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu rupiah pun uang pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, jangan sampai berkah lahirnya undang-undang desa ini dikemudian hari menjadi petaka bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. “Jika pengelolaan tidak baik bukan mustahil para perangkat desa dapat atau berurusan dengan Aparat Penegak Hukum," tegas Bupati Suradnyana

Lebih jauh Bupati mengatakan bahwa Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng mulai Tahun 2017 ini telah menggunakan Program Aplikasi yang dirancang oleh BPKP berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes. Aplikasi ini telah dirasakan manfaatnya oleh para Perbekel dan Perangkat Desa di Kabupaten Buleleng. “Dengan aplikasi yang di design sederhana dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan dan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa,” harap Bupati.

Acara dilanjutkan dengan Pemaparan dari para Narasumber, yang dimulai dari anggota Komisi XI DPR-RI, Tutik Kesuma Wardani. Dalam paparannya mengatakan, bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Bonny Anang Dwijanto dalam paparanya mengatakan bahwa anggaran dana Desa yang dialokasikan untuk dana Desa makin kebelakang semakin besar untuk itu pengelolaan dana desa ini diharapkan lebih baik, agar dikemudian hari tidak menjadi masalah dalam pengelolaannya.

Lebih jauh Bonny Anang menyampaikan bahwa BPKP selaku aparat pengawasan internal pemerintah, ikut mengawal apa yang telah menjadi program dari pemerintah, dalam kaitannya dengan pengelolaan dana Desa dengan sebaik-baiknya. Untuk itu BPKP mengambil inisiatif dari hasil pemahaman tentang sistem keuangan, menata bukukan kedalam sebuah aplikasi yang mudah untuk dipahami. “Bagaimana kita berupaya membangun sumber daya yang ada di desa dan memudahkan dalam pelaksanaanya. BPKP telah menerbitkan dua buah aplikasi untuk penataan pengelolaan keuangan di Desa yakni Siskeudes dan SIA Bumdes yang diberikan secara gratis untuk pemerintahan Desa,” ujar Bonny Anang.

BPKP disamping menerbitkan buku-buku pedoman atau juklak yang dapat membantu dalam pengoperasian Siskeudes dan SIA BumDes, juga melakukan sosialisasi, bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan tata kelola BUMDes. “BPKP tidak akan mampu sendiri melakukan pelayanan satu persatu kepada seluruh Desa yang ada di Indonesia, untuk itu diperlukan partisipasi dari Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan keinginan sendiri dari masing-masing Pemerintah Desa untuk lebih maju dan berkembang, “ harap Bonny Anang.

AKBP Ida Putu Wedanajati dalam paparannya mengatakan bahwa Polda Bali selain melakukan tupoksi sebagai sebagaimana Polisi lainnya, dalam hal ini Kepolisian sekarang juga melakukan tugas pokok selaku aparat penegak hukum, yang mengedepankan pencegahan. Segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa termasuk ranah tipikor karena dilakukan oleh Penyelenggara Negara, dan termasuk lingkup keuangan Negara.

Kepala DPMD Provinsi Bali yang diwakili oleh I Nyoman Edy Subagiartha, dalam paparannya mengatakan bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, Provinsi Bali sudah 100% semua Desa melaksanakan dan menggunakan SIskeudes. Inti dari UU no 6, roh ada di pasal 78, ada tiga tujuan yang ingin di capai dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan

Setalah pemaparan, dilanjutkan dengan Diskusi, dimana para peserta sosialisasi yang hadir sangat antusias bertanya kepada narasumber.

Sementara itu,  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Sudiro, saat diwawancara wartawan usai sosialisasi mengatakan bahwa pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar dari aparat pemerintah desa. Kepala Perwakilan Provinsi Bali menjelaskan, bahwa titik krusial dalam pengelolaan keuangan desa ada pada perencanaan, hal tersebut yang bisa menyebabkan Kepala Desa bisa terkena kasus jika dalam perencanaan tidak transparan. “Namun Kepala Desa tidak perlu takut menggunakan dana desa selama dana tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas Sudiro.(AS)



Share      

Berita Terkait:

09 Nopember 2018 10:35:04 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Bali Gelar Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern PBJ Pemerintah
01 Juni 2016 12:39:05 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Difasilitasi KPK, Seluruh APIP dan APH Merapat ke Perwakilan BPKP Prov. Bali
06 Nopember 2015 13:16:47 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Peran Perempuan Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi
11 September 2015 08:20:57 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
SEKKOT DENPASAR : Dengan Sospak, Minimalkan Kesalahan dalam Pengelolaan Keuangan
26 Juni 2015 11:06:14 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di DPRD Badung


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
Kalender Diklat
GALERI
Foto Kegiatan
Wisata
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait