Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Bersinergi dengan BPKP Bali, Pemkab Badung bertekad tingkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23 Pebruari 2017 15:50:15 / bali / dibaca: 324 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

“Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah”, demikian pernyataan Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Badung/Kepala Badan Pendapatan Daerah, I Wayan Adi Arnawa, SH., kepada sekitar 156 peserta diskusi, dalam koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang dikomandani oleh Korwas Akuntabiltas Pemerintah Daerah I Gede Eka Priyoga didampingi  M. Mashudi, dihadiri  oleh Sekretaris Dinas Pendapatan, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran serta Pengurus Barang dari 53 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, yang berlangsung di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Badung (14/2)

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Sinergi.gifLebih jauh I Wayan Arnawa mengatakan bahwa,. kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis Akrual menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi yang sedang diterapkan saat ini yang berbasis kas menuju akrual ke sistem akuntansi yang sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan atau penyesuaian sistem penatausahaan keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai dan dengan penyelenggaraan kegiatan ini. I Wayan Arnawa berharap penyamaan persepsi, pemecahan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dalam rangka penyusunan LKPD Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Badung dapat terselenggara dengan baik.

Pada kesempatan tersebut I Wayan Arnawa mengutarakan bahwa ukuran kinerja Pemerintah Daerah diantaranya adalah diperolehnya opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK RI, untuk itu diperlukan komitmen pimpinan perangkat daerah dan upaya sungguh-sungguh oleh personil di masing-masing perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga LKPD dapat terselesaikan secara tepat waktu. “Dalam LKPD tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI, sehingga hal tersebut wajib menjadi tanggung jawab seluruh komponen yang terlibat dalam penyusunan LKPD tahun 2016, agar berhasil mempertahankan opini atau bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik”, ungkapnya.

Dalam pemaparan yang dilakukan oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Bali selaku narasumber menjelaskan bahwa beerapa isu terkini pengelolaan keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pemberian opini atas LKPD oleh BPK RI, diantaranya Hasil Ppemeriksaan LKPD tahun 2015 dan tindak lanjutnya, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 dan pengaruhnya terhadap opini LKPD, disamping itu entitas belum menganggarkan dan melaporkan penerimaan, pengeluaran dan aset tetap yang berasal dari dana BOS.

Setelah dilakukan pemaparan terkait isu-isu terkini yang dapat mempengaruhi pemberian opini LKPD tahun 2016, kegiatan dilanjutkan sesi tanya jawab antara peserta kegiatan dengan Narasumber kegiatan.(AS)



Share      

Berita Terkait:

07 April 2016 08:23:26 / bali / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Studi Banding BPK Bali tentang Implementasi Perhitungan Kerugian Negara di BPKP Bali
29 September 2015 10:18:19 / bali / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Aparatur Desa se Kota Denpasar Pahami penggunaan dana desa dengan Bimtek
10 Januari 2015 13:59:47 / bali / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Perwakilan BPKP Bali Dorong Pemkab Badung Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
16 Mei 2014 16:16:45 / bali / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kaper Bali dan Bupati Jembrana Membuka Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah
04 Pebruari 2014 10:47:47 / bali / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bupati Bangli Minta Pendampingan BPKP Dalam Rangka Menuju WTP


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi dan Aturan Pemeriksa
Wilayah Pengawasan
SDM
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Tugas dan Fungsi
Sejarah Singkat
Peraturan
Pengumuman Lelang - Baru
Pengadaan Barang dan Jasa
Revisi Pengadaan Barang dan Jasa
Program dan Kegiatan Bali
Rencana
Capaian
Produk dan Layanan
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Kolom Download
LAKIP 2015
 
LRA 2015
TAPKIN 2015
 
Renstra 2015

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait