Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Difasilitasi KPK, Seluruh APIP dan APH Merapat ke Perwakilan BPKP Prov. Bali
01 Juni 2016 12:39:05 / bali / dibaca: 2269 kali / Kat: Sosialisasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang lahir dengan mandat khusus untuk Pemberantasan Korupsi, didesign untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang sudah ada (Trigger Mechanism), dalam memerankan tugas tersebut KPK bersama-sama Perwakilan BPKP Provinsi Bali (Kaper Bali), memfasilitasi pertemuan seluruh APIP dan APH di Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 

 

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/apip.gifHadir dalam acara tersebut Wakapolda Bali beserta jajaran reskrim/tipikor se-Bali, Asisten Pidana Khsusus Kejati Bali beserta Kajari dan kasi pidsus/intel se-Bali, serta seluruh Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali. Kaper Bali dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa koordinasi ini sangat penting, sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diselesaikan dengan baik sesuai aturan yang ada, dalam kerangka mengawal pembangunan untuk Indonesia yang lebih sejahtera khususnya Bali yang Aman, Damai dan Sejahtera (Mandara).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sebagai narasumber dalam acara Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) se-Bali menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi lebih menekankan pada preventif yaitu upaya mencegah sebelum terjadi korupsi. Hal ini mungkin dirasa kurang popular di mata publik, namun kerugian negara yang dapat dicegah dari upaya preventif nilainya lebih besar dibandingkan dengan pengembalian uang negara dari proses penindakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Alexander Marwata, menyampaikan dengan terbitnya UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi yang sangat strategis, diamana apabila terdapat kasus penyalahgunaan wewenang harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh APIP. Dalam setiap kasus korupsi sebenarnya yang perlu dibuktikan adalah niat jahatnya, seringkali kasus yang disidangkan di pengadilan niat jahat dari tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan di persidangan. Kerugian Keuangan Negara harus menjadi pertimbangan dalam pemberantasan korupsi, sebab tujuan pemberantasan korupsi bukan memenjarakan orang sebanyak-banyaknya tetapi yang utama adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Alexander Marwata juga berpesan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus efisien/efektif, dimana akan tidak efektif apabila banyak orang dihukum karena korupsi namun uang hasil kejahatan korupsi tidak ada pengembalian uang ke negara.

Membangun sinergitas APIP dan APH menjadi hal yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, oleh karena itu KPK sebagai lembaga yang lahir dengan mandat khusus untuk Pemberantasan Korupsi, didesign untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang sudah ada (Trigger Mechanism). Jelas sekali harapan presiden, bahwa dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi jangan gaduh, APIP apabila dalam pelaksanaan audit ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan niat jahat korupsi maka kasusnya harus diserahkan ke APH, namun apabila pelanggarannya hanya bersifat administratif agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Sudiro, Ak. MM juga menyampaikan bahwa BPKP selaku pembina APIP juga mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kapabilitas APIP. Sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini dengan diklat yang diperuntukkan buat APIP, pendampingan APIP atas reviu laporan keuangan serta ke depan APIP harus juga mempersiapkan diri untuk dapat berperan serta dalam proses penegakan hukum kasus koruspi terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Selanjutnya dalam diskusi yang dimoderatori oleh Sudiro, Ak. MM., berlangsung sangat interaktif yang melibatkan seluruh peserta koordinasi, dan semua unsur pimpinan juga berkesempatan untuk berbicara mulai dari Wakapolda Bali, Aspidus Kejati Bali, dan Inspektur Provinsi Bali yang dapat disarikan antara lain bahwa sesuai dengan Undang Undang Administrasi Pemerintahan APIP diberikan kewenangan yang besar sehingga harus berbenah diri untuk meningkatkan professionalisme dan kompetensi, serta perlu koordinasi yang intensif antara APIP dan APH agar terbangun sinergitas yang harmonis. Berdasarkan hal tersebut BPKP Perwakilan Bali siap untuk mendorong terwujudnya APIP yang professional dan menjadi pilar terdepan dalam mewujudkan sinergitas APIP dan APH. (dosken)

 



Share      

Berita Terkait:

06 Nopember 2015 13:16:47 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Peran Perempuan Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi
11 September 2015 08:20:57 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
SEKKOT DENPASAR : Dengan Sospak, Minimalkan Kesalahan dalam Pengelolaan Keuangan
26 Juni 2015 11:06:14 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di DPRD Badung
30 Januari 2015 14:05:24 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten Gianyar Dengan Narasumber BPKP Bali
17 September 2014 10:22:46 / bali / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pemprov Bali serius pahami SAP dalam Sosialisasi Sistem SAP berbasis Akrual


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi dan Aturan Pemeriksa
Wilayah Pengawasan
SDM
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Tugas dan Fungsi
Sejarah Singkat
Peraturan
Pengumuman Lelang - Baru
Pengadaan Barang dan Jasa
Revisi Pengadaan Barang dan Jasa
Program dan Kegiatan Bali
Rencana
Capaian
Produk dan Layanan
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Kolom Download
LAKIP 2016
 
LRA 2016
TAPKIN 2016
 
Renstra 2015
Laporan Triwulanan Pemantauan Kinerja 2016 : 1, 2, 3, 4

 

 

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait