Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

KPK Bersama BPKP Dorong Pencegahan Korupsi Melalui Korsupgah Korupsi
06 Nopember 2015 13:09:57 / bali / dibaca: 12390 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

"Pemprov Bali selalu menegaskan komitmennya dalam memerangi tindak pidana korupsi, dan terus mengupayakan langkah-langkah lainnya secara terpadu di lingkungan Pemprov Bali dan Pemda Kabupaten/Kota se-Bali. Serta mengharapkan dukungan dan kerjasama terutama KPK dan BPK dan BPKP yang selama ini telah memberikan perhatian serius kepada Pemda di Bali," demikian Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub Ketut Sudikerta dalam acara Pembukaan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali (28/10) yang dihadiri oleh Wakil KPK Adnan Pandu Praja, Direktur Pengawasan Perhubungan Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya, Danny Amanda yang mewakili Kepala BPKP, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Didik Krisdiyanto, Bupati/Walikota se Bali, Inspektur Provinsi Bali,  Pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Bali, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se Bali.

Lebih jauh Gubernur Bali mengatakan bahwa Pemprov Bali juga konsisten menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga pengawas internal dan ekternal. Bahkan, baru-baru ini Pemprov Bali berhasil meraih penghargaan karena tuntas menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Secara konsisten, Pemprov Bali juga menerapkan tiga pilar good governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi public, Sementara secara internal, pihaknya terus mengefektifkan peran Inspektorat Provinsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)."Kami juga membangun koordinasi intensif dengan perwakilan BPKP dan BPK di Bali," imbuh Sudikerta.


"Korupsi berdampak sangat buruk bagi keberlangsungan sebuah negara. Tindakan tak bertanggung jawab ini menyebabkan makin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan," kata Wakil KPK Adnan Pandu Praja, Korupsi juga memicu kerusakan lingkungan yang makin parah, membengkaknya utang luar negeri, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Lebih dari itu, tindakan korupsi juga menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi.


Hingga Juli 2015, KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan 82 anggota DPR dan DPRD, 15 Gubernur, 48 Bupati/Walikota dan wakilnya serta 120 pejabat eselon I,II dan III."Secara keseluruhan mencapai 480 kasus," tandas dia. Bertolak dari data tersebut, Adnan berharap ada komitmen dan itikad baik dari kalangan elit untuk memotong siklus korupsi. Adnan juga menyampaikan bahwa catatan panjang pengungkapan kasus korupsi bukan sebuah kebanggaan bagi jajaran KPK."Bagi jajaran KPK, banyaknya kasus yang berhasil diungkap bukan kebanggaan. Kami menilai, upaya pencegahan jauh lebih penting dari penindakan," ucap Adnan Pandu Praja.


Dalam arahan Kepala BPKP yang dibacakan oleh Direktur Pengawasan Perhubungan Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya, Danny Amanda menegaskan upaya memerangi korupsi harus dilakukan secara terus menerus. Selain penindakan, deteksi dini dalam pencegahan korupsi sangat penting. Pengendalian dan pengawasan harus kita lakukan sejak tahap perencanaan.


Untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan lebih bersih dibutuhkan pengendalian dan pengawasan sejak proses tahap perencanaan. Pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah dalam keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan Negara mutlak harus dilaksanakan pihak manajemen, pimpinan pemerintah daerah, pimpinan SKPD maupun pimpinan dalam unit-unit yang lebih kecil harus dapat memberikan kepemimpinan yang kuat dan keteladanan yang baik.


Dalam akhir sambutannya Danny Amanda menyampaikan bahwa pengembangan SPIP merupakan salah satu pengembangan strategi pencegahan korupsi yang diharapkan dapat lebih mengendalikan korupsi dibandingkan dengan strategi represif, hal ini karena lemahnya pengendalian intern, SDM yang kurang kompoten, prosedur yang kurang memadai, dan perencanan yang tidak tepat.


Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali atas hasil pelaksanaan Korsupgah di dua tempat yakni Kabupaten Buleleng dan Gianyar dan dilanjutkan dengan pemaparaan rencana aksi dari kedua kabupaten tersebut, diakhiri dengan press confrence.



Seketariat Humas Bali



Share      

Berita Terkait:

21 Mei 2018 14:02:31 / bali / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Seminar Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes di UNUD
25 Pebruari 2016 14:27:53 / bali / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Gubernur Pastika Minta BPKP Jadi Mitra Pemprov Bali dan Kawal Keuangan Pemda
12 Pebruari 2016 12:06:32 / bali / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Pencanangan Penggunaan dan Pemanfaatan Energy melalui Bali Clean Energy Forum (BDEF)
15 Desember 2015 14:38:54 / bali / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Impounding Waduk Titab Mengawali Pemanfaatan Bagi Kesejahteraan Rakyat
16 Nopember 2015 16:01:21 / bali / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Sesma BPKP: Komunikasi Perlu Dikelola


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait