Pada Kesempatan tersebut I Nyoman Cakra mengatakan bahwa PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang berdomisili di Bali yang ikut mendaftar program penilaian BUMN Bersih. Motivasi keikutsertaan perusahaan di dalam program ini sejalan dengan keinginan perusahaan untuk tetap menjalankan operasinya berlandaskan praktik – praktik bisnis yang sehat. Direktur Operasi I berpendapat bahwa kegiatan BUMN bersih berdampak positif bagi perusahaan, namun demikian perusahaan yang telah memperoleh skor penilaian implementasi GCG yang tinggi belum menjamin bahwa BUMN tersebut telah bersih dari fraud dan KKN.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP menyatakan bahwa Penilaian BUMN Bersih itu merupakan tindak lanjut dari Hasil Evaluasi GCG yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain bahwa Penilaian BUMN bersih merupakan pendalaman terhadap implementasi praktik-praktik tatakelola khususnya menyangkut pelaksanaan komitmen-komitmen yang telah tertuang didalam Aturan Etika dan Prilaku (Code of Conduct) Perusahaan.

Kepala Perwakilan berharap dengan adanya penilaian BUMN Bersih ini tidak ada lagi jajaran perusahaan, utamanya organ utama, yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Dengan memperhatikan substansi yang tertuang didalam aturan etika dan prilaku perusahaan (CoC) tersebut, setiap jajaran perusahaan dapat melindungi dirinya masing – masing dari perilaku yang menyimpang. Penilaian terhadap BUMN Besih menyangkut komitmen perusahan terhadap 13 aspek yang dinilai, yang pada dasarnya adalah penjabaran atas aspek-aspek yang dinilai dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), tegas Didik Krisdiyanto.

Sejalan dengan kegiatan tersebut , Tim Penilai BUMN Bersih Perwakilan BPKP Provinsi Bali, yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan mengadakan wawancara dengan organ utama perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi yang diselenggarakan dalam dua kesempatan terpisah. Wawancara dilakukan dalam rangka melaksanakan prosedur dalam rangka memperoleh persepsi tentang pelaksanaan berbagai komitmen yang dipersyaratkan di dalam BUMN Bersih.

Wawancara kepada Dewan Komisaris dilakukan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2014, bertempat di Gedung Sapta Pesona , Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari  Komisaris Utama Dr. Sapta Nirwandar dan anggota Dewan Komisari Hendrika Nora Osloi Sinaga,ST.,MM, Prof. Suaharzil Nazara, SE.,M.Sc.,Ph.D dan Drs. Ida Bagus Kade Subhiksu, MM.

Wawancara kepada Dewan Direksi dilakukan pada tanggal 13 Maret 2014, bertempat di Kantor PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), Nusa Dua dihadiri oleh Direktur Keuangan M Fakhruddin SE.,MM , Direktur Operasi I Nyoman Cakra, SE.,MM dan Edwin Darmasetiawan SE.,MBA, sedangkan Direktur Utama Ida Bagus Wirajaya berhalangan hadir karena masih dalam lawatan kerja ke Luar Negeri.

Seketariat Humas Bali