Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2013 kepada Gubernur Bali
14 Pebruari 2014 08:29:31 / bali / dibaca: 4035 kali / Kat: Evaluasi

“Hasil Pengawasan BPKP akan segera diindaklanjuti titik mana yang menjadi catatan / temuan yang harus diperbaiki, sehingga ke depann bisa meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah”, demikian Wakil Gubernur menyampaikan mewakili Gubernur yang sedang bertugas di luar Bali saat menerima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto yang didampingi T.H. Sigit Nugroho Kepala Bagian Tata Usaha, Abdul Samid Kepala Bidang APD, Dewa Putu Ngurah Brana Kepala Bidang AKN dan Doso Sukendro Kepala Bidang Investigasi di ruang Rapat Wakil Gubernur Wisma Graha pada hari Selasa 11/02/14

Wakil Gubernur Ketut Sudikerta yang didampingi Plh. Inspektur Provinsi Dewa Eka, Asisten III, I Made Santha, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali masih sangat membutuhkan pendampingan dan bimbingan dari BPKP terutama untuk meraih opini yang lebih baik, karena faktor pemahaman beragam peraturan dalam pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD. “Saya yakin dinas-dinas saya tidak ada niat untuk melakukan korupsi, memperkaya diri dan sebagainya, problemnya hanya pada pemahaman berbagai peraturan yang ada”, jelas Wakil Gubernur.

Pada Kesempatan tersebut Didik Krisdiyanto menjelaskan secara garis besar hasil pengawasan BPKP selama satu tahun di Wilayah Provinsi Bali melalui kegiatan yang assurance dan consultatif pada pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah (satker K/ L), dan BUMD/ BLUD, yang ada di Provinsi Bali yang disajikan dalam empat perspektif, yaitu Akuntabilitas Pelaporan Keuangan; Akuntabiltas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset; Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintah Yang Baik dan Bersih dan Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral. Dari hasil penyajian tersebut masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan memerlukan perhatian Gubernur untuk mendorong Kepala Daerah dalam mengelola keuangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selanjutnya Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa program-program Pemerintah Daerah Provinsi Bali seperti Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) dan Gerbangsadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu) perlu dievaluasi untuk mengetahui efektifitas dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Hasil evaluasi akan menjadi masukan pimpinan untuk pengelolaan program selanjutnya, Ketut Sudikerta mendukung dan segera akan membicarakan dengan Gubernur rencana evaluasi tersebut.



Seketariat Humas Bali



Share      

Berita Terkait:

17 Mei 2018 08:29:02 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan dengan Siskeudes
15 Mei 2018 16:12:17 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes
30 April 2018 09:04:52 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Atasi Keterbatasan SDM dan Perangkat Desa dengan Aplikasi Siskeudes
26 April 2018 11:14:13 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mengolala Keuangan Desa Dengan Asas Transparan, Partisipatif dan Akuntabel Menggunakan Siskeudes
26 Pebruari 2015 14:39:54 / bali / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kaper Bali serahkan Laporan Pengawasan Tahun 2014 ke Gubernur Bali


PROFILE
Kata pengantar
Visi Dan Misi
Wilayah Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
PRODUK DAN LAYANAN
Simda
Siskeudes
Good Corporate Governance
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Profile Bali di unggah Youtube Mau lihat tinggal Klik

 

Foto Galeri
Galeri Foto

 

 
KONTAK KAMI
KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular, Denpasar 80226
Telp. (0361) 246772
Fax. (0361) 246771

Email :bali@bpkp.go.id dan
Humas.Bali@bpkp.go.id
Saran dan Kritik
            Daftar Informasi
            Keluhan Layanan
            Permintaan Informasi

 

ke awal
Kembali ke Halaman Awal
 
 
Link Media Online di Bali Link Pemda di Bali Link Terkait